Sambangi KPK, Menteri BUMN Hingga Menkes Bahas Pengadaan Vaksin Covid-19

  • 08 Januari 2021 16:20 WITA

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dan Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin tiba-tiba menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada hari ini, Jumat (18/1/2021), sekira pukul 14.00 WIB. Ada apa kedua menteri Joko Widodo (Jokowi) tersebut tiba-tiba datang ke KPK?

Plt Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati menjelaskan, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menkes Budi Gunadi datang ke KPK untuk membahas pengadaan vaksin Covid-19. Dimana, saat ini pemerintah sudah menerima pengadaan vaksin Covid-19 dalam dua tahap.

"Hari ini KPK menerima kunjungan Menteri BUMN, Erick Thohir dan Menkes, Budi Gunadi Sadikin untuk melakukan audiensi terkait pengadaan vaksin," kata Ipi melalui pesan singkatnya, Jumat (8/1/2021).

Selain Erick Thohir dan Budi Gunadi, hadir pula Dirut Bio Farma, Sesmen BUMN, Irjen Kemenkes dalam pembahasan pengadaan vaksin Covid-19 tersebut. Para pejabat negara itu diterima langsung oleh dua pimpinan KPK, Lili Pintauli Siregar dan Alexander Marwata, serta Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dan jajaran di Kedeputian Pencegahan.

"Disampaikan dalam pertemuan tentang perkembangan pengadaan vaksin dan rencana pemberian vaksin. Melalui audiensi ini diharapkan KPK dapat memberikan masukan terkait rencana tersebut," ucap Ipi.

Sebelumnya, Alexander Marwata mengaku bahwa KPK sempat ikut melakukan berbagai penelitian secara cepat terkait penanganan Covid-19. Salah satunya, dengan melakukan berbagai kajian dan review untuk meminimalisir risiko korupsi dalam sejumlah program dan kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 maupun pemulihan ekonomi nasional.

Dari sejumlah kajian cepat yang dilakukan, KPK merekomendasikan sejumlah hal agar tidak terjadi kerugian keuangan negara atau risiko korupsi. Sejumlah rekomendasi dari KPK untuk pemerintah diantaranya terkait pengadaan vaksin virus corona (Covid-19). KPK pernah merekomendasikan kepada pemerintah agar pembelian vaksin Covid-19 tidak dalam jumlah besar.

"Dalam pengadaan vaksin, rekomendasi KPK adalah agar pembelian tidak langsung dalam jumlah besar, pembelian vaksin dalam jumlah besar direkomendasikan untuk menunggu selesai hasil uji klinis tahap 3," kata Alex, sapaan karib Alexander, saat konpers kinerja KPK 2020, Rabu, 30 Desember 2021.

Rekomendasi lain terkait pengadaan vaksin, kata Alex, adalah harus juga mendapatkan pertimbangan dari Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta meminta pertimbangan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN (Jamdatun), LKPP, dan BPKP untuk membantu menganalisis draf kontrak pengadaan vaksin.

"Selanjutnya, untuk pembangunan maupun peningkatan fasilitas rumah sakit rujukan untuk penanganan Covid-19, rekomendasi yang diberikan selain perlunya panduan pengusulan RS rujukan tersebut, Kementerian Keuangan harus mempertegas sumber pendanaan untuk pembangunan/ peningkatan fasilitas RS Rujukan Covid-19 di daerah," imbuhnya.

(ads)



TAGS :

Komentar