Anak Rhoma Irama Terseret dalam Pusaran Kasus Suap Proyek di Banjar

  • 15 Januari 2021 15:40 WITA
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Anak kandung Pedangdut Rhoma Irama, Romy Syahrial terseret dalam pusaran kasus dugaan suap terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada dinas PUPR Kota Banjar tahun 2012-2017. Nama Romy masuk di jadwal pemeriksaan KPK, dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri mengatakan, Romy Syahrial sudah dua kali dipanggil  secara patut dalam kapasitasnya sebagai saksi oleh penyidik, beberapa waktu lalu. Namun demikian, Romy mangkir alias tidak memenuhi dua panggilan pemeriksaan tersebut.

"Saksi Romy Syahrial (Swasta), tidak hadir dan tanpa keterangan, dan sebelumnya tim penyidik KPK telah melakukan pemanggilan patut sebanyak dua kali," kata Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (15/1/2021).

Ali meminta Romy Syahrial untuk datang memenuhi panggilan pemeriksaan. Ditegaskan Ali, ada ancaman sanksi hukum jika putra kandung Rhoma Irama itu sengaja tidak hadir tanpa alasan.

"KPK mengingatkan yang bersangkutan  untuk memenuhi panggilan dan kewajiban hukum tersebut karena ada sanksi hukum apabila dengan sengaja tidak hadir tanpa alasan yang sah," ucap Ali.

Belum diketahui apa yang akan ditelisik penyidik terhadap Romy Syahrial dalam perkara ini. Pun demikian, kaitan Romy dengan perkara ini. Diduga, Romy Syahrial mengetahui konstruksi serta aliran uang suap terkait perkara ini.

Berdasarkan hasil penelusuran MCWNEWS.COM, Romy Syahrial pernah diperiksa oleh KPK, dalam kapasitasnya sebagai saksi pada, 1 Desember 2020. Saat itu, Romy dikonfirmasi oleh penyidik KPK ihwal kegiatan bisnisnya dengan salah satu orang yang berperkara dalam kasus ini.

"Romy Syahrial (swasta), dikonfirmasi adanya kegiatan bisnis saksi dengan salah satu pihak yang terkait dengan perkara ini," kata Ali Fikri, 2 Desember 2020.
Sekadar informasi, KPK memang sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada dinas PUPR Kota Banjar tahun 2012-2017. Namun memang, KPK belum mengumumkan secara detail konstruksi kasus serta tersangka dalam kasus ini.

Saat ini, penyidik masih melakukan tahap pengumpulan alat bukti yang diantaranya memeriksa saksi dan melakukan kegiatan penggeledahan di beberapa tempat di Kota Banjar. Salah satu lokasi yang telah digeledah yakni pendopo Wali Kota Banjar.

"Kami saat ini belum dapat menyampaikan detail pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan Pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan," kata Ali, beberapa waktu lalu.

(ads)



TAGS :

Komentar