DPD GPM Malut Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kejati, Terkait Dugaan Korupsi Asrama Haji

  • 03 Februari 2021 23:45 WITA
Aspidum Kejati Malut, Hartawi, SH saat menemui masa aksi unjuk rasa, Rabu, (3/2/2021)

Males Baca?


MCWNEWS.COM, TERNATE - Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaen Maluku Utara (DPD GPM Malut) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati)  Maluku Utara (Malur) Rabu (3/2/2020).

Dalam aksinya, GPM Malut meminta agar Kejati Maluku Utara segera mengusut beberapa dugaan dan indikasi kasus korupsi yang terjadi di wilayah Maluku Utara.

Menurut Ketua DPD GPM Malut, Sartono Halek, kehadiran negara melalui Kejaksaan dalam menjaga uang rakyat sangatlah penting. Sehingga dalam dugaan korupsi proyek pembangunan asrama haji transit Ternate tahap 1 milik Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Malut TA. 2020 dengan nilai pagu senilai Rp 25.075.908.000, dapat segera diusut.

"Waktu pelaksaan proyek yang tertuang dalam kontra kerja terhitung hanya 114 hari kerja sesuai batas kontrak pada 9 September 2020 lalu. Namun hinggi kini belum kunjung usai dikerjakan, hal ini telah melanggar Peraturan Presiden RI No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah," ungkap Sartono.

GPM Malut meminta kepada Kejati Malut untuk segera melakukan panggilan kepada Kakanwil Kemenag Malut dan rekanannya. Karena hasil temuan GPM Malut, belum ada adendum tapi sampai Februari 2021 proyek ini belum selesai juga.

Selain Asrama, GPM Malut juga menyoroti proyek multiyears pembangunan kampus Unipas tahap 1 dengan nilai kontrak Rp.24.863.224.000 TA. 2019 - 2021 dengan rekanan PT Rajawa Indah Permai yang diduga ada kejanggalan dan indikasi yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Dengan begitu, GPM Malut meminta kepada Kejati untuk menelusuri proyek tersebut.

"Dalam waktu dekat kami akan melaporkan, karena diduga melanggar beberapa ketentuan, yaitu UU No 20 tahun 2021 atas perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah menjadi peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah," imbuh Sartono.

Sementara itu, Aspidum Kejati Malut, Hartawi, SH saat menemui masa aksi unjuk rasa, menyambut baik kedetangan GPM Malut. Namun dirinya menyarankan agar setiap organisasi kepemudaan di Maluku Utara yang ingin menyampaikan temuan proyek yang diduga ada indikasi korupsi, sebaiknya menyurat secara kelembagaan agar tidak perlu unjuk rasa lagi. 

"Bagusnya menyurat secara kelembagaan agar kita bisa ngobrol di dalam dengan elegan," katanya. 

Dalam pantauan MCWNEWS.COM, aksi yang dilengkapi satu buah megafon itu, langsung membubarkan diri usai ditemui oleh Aspidum Kejati Malut, untuk mengambil langkah dari tujuan aksi GPM Malut. 

(iwan)



TAGS :

Komentar