Wamen PUPR Berkunjung ke Freeport Pantau Pengelolaan Tailing

  • 13 Februari 2021 07:17 WITA
Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jhon Wempi Wetipo

Males Baca?

MCWNEWS.COM, TIMIKA -  Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jhon Wempi Wetipo melakukan kunjungan kerja ke area pertambangan PT Freeport Indonesia di Mimika, Papua, Kamis (11/2/2021).

Wempi memantau aktivitas pertambangan emas dan tembaga itu, dan secara khusus melihat pengelolaan limbah tailing yang kini dimanfaatkan PUPR untuk membangun infrastruktur di Papua.

"Tailing dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, sesuai harapan bapak Presiden untuk mempercepat konektifitas antardaerah di Papua," katanya.

Ini adalah kali pertama pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan KLHK mulai memanfaatkan pasir sisa tambang Freeport sebagai materi agregat untuk membangun infrastruktur jalan di Papua dan Papua Barat.

Berdasarkan izin Menteri LHK Nomor SK.129/Menlhk/Setjen/PLB.3/3/2020 Tentang Izin Pemanfaatan Limbah B3 PTFI, maka semestinya tailing ini dapat dimanfaatkan dalam volume jauh lebih besar. 

Selain memenuhi syarat baku mutu dari Kementerian PUPR, materi tailing PTFI juga telah memenuhi prosedur pemanfaatan tailing yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Tailing PTFI telah lulus uji Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) dan Lethal Dose (LD50) di laboratorium independen yang terakreditasi. Materi tailing PTFI sebagai bahan konstruksi tidak hanya kuat dan berkualitas, namun juga aman bagi manusia dan lingkungan.

"Menyangkut masalah tailing ini, Freeport sudah berjuang sejak lama agar bisa dimanfaatkan untuk infrastruktur. Banyak muncul opini bahwa tailing mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3)," kata Wempi.

Dengan demikian, dikeluarkan surat kesepakatan bersama (SKB) tiga kementerian, yakni Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

"Tiga SKB Kementerian ini tentang pemanfaatan tailing sebagai bahan infrastruktur pembangunan. Kemudian, rekomendasi dari Dirjen Bina Marga bahwa tailing ini bisa dimanfaatkan untuk enam item seperti jalan dan lainnya," lanjut Wempi.

Sejauh ini pemerintah telah membangun jalan sepanjang 3.500 kilometer, sementara 70 kilometer masih sedang dikerjakan. Dengan begitu, sekitar 90 persen konektivitas daerah di Papua dan Papua Barat telah dibuka.

"Masih ada beberapa ruas jalan baru yang akan dibuka. Dengan pemanfaatan tailing ini diharapkan akan memacu pembangunan konektivitas antar daerah dan provinsi di Papua dan Papua Barat," pungkas Wempi. (Sev)



TAGS :

Komentar