Aktivis Surati Ketua KPK, Pertanyakan Penanganan Kasus Korupsi Gereja di Papua

  • 15 Februari 2021 15:05 WITA
Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar melayangkan surat terbuka untuk Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Surat yang dilayangkan Haris ke Firli Bahuri itu, untuk mempertanyakan penanganan sejumlah kasus korupsi yang sedang diusut KPK. 

Diantaranya, pengusutan kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 tahun anggaran 2015 di Kabupaten Mimika, Papua dan kasus dugaan suap serta gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra.

"Lokataru, Kantor Hukum dan HAM mencatat bahwa KPK kini mengalami kemerosotan dalam melakukan penindakan hukum pelaku tindak pidana korupsi," kata Haris Azhar selaku Direktur Eksekutif Lokataru Kantor Hukum dan HAM, melalui pesan singkatnya, Senin (15/2/2021).

Berkaitan dengan kasus Sunjaya, Haris menyesalkan KPK belum juga melakukan proses hukum terhadap Manager Hyundai Engineering, Herry Jung, yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada 15 November 2019 lalu. Dalam perkaranya, Herry Jung diduga telah menyuap Sunjaya Rp6,04 miliar, dari janji Rp10 miliar, terkait dengan perizinan PT Cirebon Energi Prasarana PLTU 2 di Kabupaten Cirebon. 

"Faktanya hingga saat ini Herry Jung masih di luaran tanpa penangkapan maupun proses hukum lanjutan oleh KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka pada November 2019," ujar Haris. 

Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ini juga mempertanyakan kejelasan kasus pembangunan Gereja di Papua. Di mana, berdasarkan informasi yang dikantongi Haris, KPK telah menetapkan Bupati Mimika periode 2014-2019, Eltinus Omaleng, sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32. 

"Juru bicara Penindakan KPK Ali Fikri menyampaikan bahwa surat perintah penyidikan dugaan korupsi Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 TA 2015 tersebut diterbitkan Oktober 2020, tetapi hingga saat ini belum dilakukan penangkapan maupun penahanan terhadap Eltinus Omaleng selaku tersangka," terangnya. 

Haris mendesak KPK untuk menerapkan asas kepastian hukum dan keterbukaan dalam menangani kasus dugaan korupsi mantan Bupati Cirebon dan Bupati Mimika periode 2014-2019, Eltinus Omaleng, dengan memberikan perkembangan terbaru kepada publik. Selain itu, ia meminta agar KPK untuk segera menangkap dan memproses hukum Herry Jung dan Eltinus Omaleng.

"Kami mendedak KPK untuk menerapkan asas kepastian hukum dan keterbukaan dalam menangani kasus dugaan korupsi mantan Bupati Cirebon dan Bupati Mimika periode 2014-2019, Eltinus Omaleng, dengan memberikan perkembangan terbaru kepada publik," jelasnya.

Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri memastikan bahwa penyidik masih terus melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 tahun anggaran 2015 di Kabupaten Mimika, Papua. Saat ini, KPK masih berkutat soal kepastian penghitungan kerugian keuangan negara di kasus ini dengan menggandeng ahli.

"Sejauh ini proses penyidikan perkara dimaksud masih berjalan. Informasi yang kami terima, saat ini tim akan segera berkoordinasi dengan ahli terkait rencana persiapan penghitungan kerugian negaranya," ujar Ali saat dikonfirmasi, Rabu (10/2/2021).

Sekadar informasi, KPK saat ini memang sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 tahun anggaran 2015 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. KPK sudah masuk proses penyidikan dalam pengusutan perkara tersebut.
Sejalan dengan proses penyidikan tersebut, KPK sebenarnya sudah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun tim MCWNEWS.COM, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam proses penyidikan perkara ini. 

Ketiga tersangka tersebut yakni, seorang kepala daerah di Papua, seorang pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan seorang kontraktor. Ali Fikri tidak membantah ihwal sudah adanya tersangka dalam perkara ini.

Sayangnya, Ali masih enggan membeberkan siapa saja tersangka terkait dugaan korupsi pembangunan gereja di Mimika, Papua tersebut. Sebab, kata Ali, itu menjadi kebijakan baru pimpinan KPK saat ini.

"Kami saat ini belum dapat menyampaikan detail pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka karena sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan Pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat upaya paksa penangkapan atau penahanan telah dilakukan," beber Ali.

(ads)



TAGS :

Komentar