Digugat MAKI, KPK : Kami Tegaskan Tidak Ada Penghentian Penyidikan Kasus Suap Bansos

  • 19 Februari 2021 18:00 WITA
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa tidak pernah menghentikan kasus dugaan suap terkait pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek. KPK masih terus mengusut kasus itu.

Demikian ditegaskan Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menanggapi gugataan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) terkait penanganan kasus dugaan suap pengadaan bansos Covid-19. MAKI menggugat KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Kami tegaskan, sama sekali tidak ada penghentian penyidikan untuk penanganan perkara dimaksud," kata Ali melalui pesan singkatnya, Jumat (19/2/2021).

KPK menghormati hak masyarakat, termasuk Boyamin Saiman selaku Koordinator MAKI yang ikut mengawasi proses penyelesaian penyidikan perkara dugaan korupsi di Kemensos tersebut. 

"Perlu juga kami sampaikan bahwa proses penyidikan saat ini masih terus dilakukan antara lain dengan melakukan pemanggilan saksi untuk melengkapi pembuktian unsur pasal  dalam berkas perkara," bebernya.

Sekadar informasi, MAKI resmi mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jaksel atas kasus dugaan suap pengadaan bansos corona, pada hari ini, Jumat (19/2/2021). Boyamin mengaku sengaja mengajukan gugatan praperadilan karena KPK dianggap telah menelantarkan penanganan kasus suap bansos Corona.

Dalam gugatannya, Boyamin menyinggung minimnya penggeledahan yang dilakukan KPK atas kasus ini. Hal itu, setidaknya didasarkan pada tidak dijalankannya seluruh izin penggeledahan yang telah diterbitkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Masih kata Boyamin, tim penyidik baru melakukan sekira lima kali penggeledahan. Minimnya penggeledahan yang dilakukan KPK, dianggap Boyamin, menghambat rampungnya berkas perkara Juliari Peter Batubara dan dua mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.

"Bahwa dalam penanganan perkara tersebut diduga Termohon menelantarkan 20 izin penggeledahan yang telah dikeluarkan oleh Dewas KPK  yang mengakibatkan belum lengkapnya berkas perkara para tersangka lainnya sehingga belum dapat dilimpahkan berkas perkara untuk segera disidangkan," beber Boyamin secara terpisah.

"Bahwa diduga ada 20 izin penggeledahan yang dikeluarkan oleh Dewas KPK untuk keperluan penanganan perkara tersebut, namun sampai saat ini Termohon KPK tidak melaksanakan seluruh izin tersebut," sambungnya.

Menanggapi isi gugatan tersebut, Ali menyatakan bahwa proses penggeledahan merupakan bagian dari strategi penyidikan. Oleh karenanya, KPK tidak penah mengumbar kapan serta lokasi yang akan dilakukan penggeledahan.

"Penggeledahan merupakan bagian dari strategi penyidikan dalam upaya pencarian kelengkapan alat bukti sehingga tentu mengenai tempat dan waktu kegiatan termasuk informasi yang dikecualikan menurut UU," ungkap Ali Fikri.

"Penggeledahan maupun pemanggilan seseorang sebagai saksi adalah kebutuhan penyidikan bukan karena ada permintaan maupun desakan pihak lain," pungkasnya.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan lima orang tersangka dalam perkara ini.Kelima tersangka itu yakni, mantan Mensos Juliari P Batubara. Kemudian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos, Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) serta dua pihak swasta pemberi suap yakni Ardian IM (AIM), Harry Sidabukke (HS).

Matheus dan Adi Wahyono diduga mengambil jatah Rp10 ribu dari tiap paket bansos berupa sembako seharga Rp300 ribu, bekerjasama dengan pengusaha Ardian IM dan Harry Sidabukke. Dari jatah Rp10 ribu di tiap paket sembako, diduga ada yang mengalir untuk mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara.

(ads)



TAGS :

Komentar