Komnas HAM: TNI/Polri Lakukan Pengamanan untuk Melindungi Masyarakat Papua

  • 24 Februari 2021 15:30 WITA
Males Baca?


MCWNEWS.COM, SORONG - Komnas HAM mendukung personil TNI/Polri yang bertugas di Papua, sebagai pelindung HAM itu jika TNI/Polri tidak mengambil peran, tentu masyarakat akan mengalami berbagai tindakan persekusi kekerasan dan sebagainya.

Hal ini ditegaskan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik pada acara Rapim TNI/Polri Tahun  2021 beberapa waktu lalu, yang di tayangkan melalui Chanel YouTube Tribrata Humas Polri.

Menurut Ketua Komnas HAM, disinyalir ada pihak-pihak yang justru melemahkan kekuatan TNI/Polri dalam menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. 

“Bagaimana mungkin TNI/Polri dipulangkan dari Papua, sementara ada masalah di sana," ujarnya

Damanik juga menjelaskan, terkait kasus kekerasan yang terjadi dalam penanganan di Papua, Komnas HAM mengakui kekerasan juga terjadi dilakukan KKB, bahkan kadang-kadang sangat brutal melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil.

"Karena kita negara yang berdaulat tentu kalau ada kelompok bersenjata yang melakukan tindakan melawan hukum, dan mengganggu masyarakat, stabilitas politik, tentu itu kewajiban TNI/Polri untuk melakukan langkah efektif dan terukur, sesuai dengan standar HAM," ungkap Damanik. 

Ditambahkannya, TNI/Polri sebagai institusi yang melindungi HAM, harus diperkuat di Papua, sebagai wujud kehadiran negara dalam menjamin keamanan masyarakat Papua yang di teror dan menjadi korban keberingasan KKB.

Hal senada pernah juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam konferensi pers.

Saat itu Mahfud membantah kabar masyarakat Papua menginginkan TNI/Polri segera ditarik dari Bumi Cendrawasih. Justru kehadiran aparat di daerah yang sudah diisi aparat keamanan, juga tak lepas dari permintaan masyarakat Papua juga.

"Keliru kalau orang Papua meminta agar aparat TNI/Polri ditarik dari Papua. Kalau rakyat sendiri justru minta agar ada perlindungan yang bisa mengamankan mereka, yang minta-minta itu KKB,” ujar Mahfud.

Menurutnya, masyarakat Papua membutuhkan perlindungan dari negara, dalam hal ini TNI/Polri, sehingga aparat diperbantukan dari daerah lain untuk menjaga situasi di Papua.  

Hal yang disampaikan Ketua Komnas HAM dan Menko Polhukam ini, sebagai jawaban dari pandangan Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid yang mendorong supaya DPR mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua yang selama ini dilakukan TNI/Polri.  
(charles)



TAGS :

Komentar