Polres Raja Ampat Didesak Tuntaskan Sejumlah Kasus Dugaan Korupsi

  • 27 Februari 2021 11:16 WITA
Ketua Lembaga Adat Wardo (LAW) Kabupaten Raja Ampat, Albert Rumbarak

Males Baca?


MCWNEWS.COM, WAISAI - Ketua Lembaga Adat Wardo (LAW) Kabupaten Raja Ampat, Albert Rumbarak mendesak kepolisian setempat segera menuntaskan beberapa kasus dugaan korupsi pengadaan 7 (tujuh) unit perahu Fiber Aquatec pada Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat tahun 2017 yang hingga kini belum ada kepastian hukumnya.

“Kemudian, penanganan Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) staf Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Raja Ampat terkait pungutan liar (pungli), penarikan restribusi Labuh Tambat di Pelabuhan Waisai yang diduga merugikan negara,” ujar Albert, Jumat (26/2/2021) 

Selain itu, Albert mendesak Polres Raja untuk segera mengungkap adanya indikasi dugaan tindak pidana proyek rehab Tugu Selamat Datang di Dinas Kebersihan dan Pertamanan, yang menelan biaya miliaran rupiah.

Baca juga: Ketua KPK Beberkan Alasan Tahanan Terima Vaksinasi COVID-19

”Polres Raja Ampat juga harus serius menangani kasus tentang pengumuman seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 yang diumumkan Panitia seleksi daerah (Panselda),” imbuhnya.

“Panitia seleksi nasional (Panselnas) CPNS 2018 telah mengumumkan hasilnya dan itu kenapa harus dirubah Panselda. Hal ini harus segera diungkap, siapa oknum yang ada di Panselda yang berani merubah dokumen negara? tegasnya.

Menurut Albert, oknum pejabat yang berani merubah dokumen negara itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Polres Raja Ampat harus memproses, dan mengungkapnya, guna mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, khususnya Polres Raja Ampat Papua Barat.

Lanjut Albert, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memiliki program transformasi menuju Polri yang Presisi, yaitu kepolisian yang prediktif,  responsibel dan transparan.

“Hukum harus berimbang, jangan hanya tajam kebawah, namun harus juga tajam keatas, statement itu disampaikan Kapolri dan semua warga negara indonesia tahu hal itu. Untuk itu, Kapolres dan Kasatreskrim harus berani mengungkap kasus-kasus tersebut,” harapnya.

“Masyarakat menanti keberanian Kapolres untuk mengungkap kasus-kasus yang dimaksud. Jika tak berani mengungkapnya, maka Lembaga Adat Wardo (LAW) menilai Kapolres tak mampu dan akan menyurat kepada Kapolri melalui Kapolda untuk mencopot jabatan Kapolres dan Kasatreskrim Raja Ampat,” cetus Ketua LAW Raja Ampat Albert Rumbarak.

Sementara itu, Kapolres Raja Ampat AKBP Andre Julius William Manuputty saat dikonfirmasi, Jumat, (26/2/2021) mengungkapkan bahwa untuk kasus pengumuman seleksi CPNS 2018, Polres Raja Ampat sudah menindaklanjuti dan sejumlah pejabat telah diperiksa sebagai saksi termasuk Sekda selaku pelaksana (Ketua Panselda) yang mengumumkan hasil seleksi CPNS 2018.

“Kasus pengumuman seleksi CPNS 2018 sudah kami tindaklanjuti, saat ini dalam proses pengambilan kesimpulan dan secepatnya diungkap. Kemudian yang kedua kasus Labuh Tambat akan segera secepatnya kami selesaikan proses kepastian hukumnya, karena kasusnya menjadi atensi Polda Papua Barat,” ungkap Kapolres.

Dijelaskan, mengenai tersendatnya kasus Labuh Tambat karena saksi ahli harus diambil dari Jakarta, juga situasi pandemi Covid-19 pihaknya tak bisa ke Jakarta dan saksi ahli tak bisa ke Raja Ampat.

”Tapi jangan khawatir kemarin sudah kami tindaklanjuti anggota sudah merapat ke-Jakarta untuk meminta keterangan saksi ahli untuk kelanjutan proses kasusnya pasti akan terungkap," ujar Kapolres.

Dikatakan Kapolres, adanya dugaan tindak pidana korupsi pada proyek rehab Tugu Selamat Datang, dirinya belum mengetahui.

Baca juga: Penuhi Aspirasi Kader, Enam Anggota Partai Demokrat Dipecat

”Saya baru dengar ini, nanti coba saya cek ke Satreskrim ada enggak kasusnya. Untuk pengadaan Perahu Fiber Aquatec akan segera kami tuntaskan dan update informasinya pasti kita undang rekan-rekan wartawan," tuturnya.

Kapolres berharap, masyarakat harus bisa memahami dengan situasi Pandemi Covid-19 saat ini. Itulah penyebab sejumlah kasus terkendala, karena instansi,institusi fokus pada pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di tanah air.

“Tapi Masyarakat tak perlu khawatir karena Polri tetap komitmen dengan tugasnya sesuai program Kapolri,.yaitu Presisi dan semua kasus tersebut akan kami tindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa tebang pilih,” pungkas Kapolres.

(MN)



TAGS :

Komentar