Ditetapkan Tersangka KPK, Nurdin Abdullah Diduga Terima Fee Proyek Rp5,4 Miliar

  • 28 Februari 2021 08:14 WITA
Barang bukti dugaan suap Nurdin Abdullah Rp2 miliar
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah (NA) sebagai tersangka. Politikus PDI-Perjuangan itu diduga menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021.

Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya. Keduanya yakni, Sekretaris Dinas (Sekdis) PUTR Sulawesi Selatan, Edy Rahmat (ER), selaku pihak yang diduga perantara suap sekaligus orang kepercayaan Nurdin Abdullah serta kontraktor, Agung Sucipto (AS) selaku pemberi suap.

"KPK berkeyakinan bahwa tersangka dalam perkara ini sebanyak tiga orang. Pertama penerima yaitu saudara NA dan saudara ER. Sedangkan aebagai oemberi adalag saudara AS," kata Ketua KPK, Firli Bahuri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (28/2/2021), dinu hari.

Nurdin Abdullah diduga menerima total suap dan gratifikasi sebesar Rp5,4 miliar terkait sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa, perizinan serta pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021. Dengan rincian, suap yang diterima Rp2 miliar dan gratifikasi Rp3,4 miliar.

Baca juga: Tiba di KPK Pasca-OTT, Nurdin Abdullah Diperiksa Intensif

Nurdin diduga menerima suap Rp2 miliar dari Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto melalui perantaraan Edy Rahmat pada akhir Februari 2021. Uang dugaan suap sebesar Rp2 miliar itu diduga terkait keberlanjutan proyek wisata yang akan dikerjakan oleh Agung Sucipto di Bulukumba.

Selain suap dari Agung Sucipto, KPK menduga Nurdin juga menerima uang atau gratifikasi dari kontraktor lainnya. Nurdin diduga menerima gratifikasi dari kontraktor lainnya sebesar Rp3,4 miliar yang berkaitan proyek di Sulsel dengan rincian, pada akhir tahun 2020 Rp200 juta; pertengahan Februari 2021 Rp1 miliar; serta awal Februari 2021 Rp2,2 miliar.

Atas perbuatannya, Nurdin dan Edy pihak yang diduga penerima suap serta gratifikasi disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, Juncto Pasal 55 ayat ke 1 KUHP.

Baca juga: OTT di Sulsel, KPK Tangkap Gubernur Nurdin Abdullah

Sedangkan Agung yang diduga sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(ads)



TAGS :

Komentar