DPR Papua Tolak Perpres Miras Presiden Jokowi

  • 02 Maret 2021 06:24 WITA
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAYAPURA - Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw menyampaiakan penolakan terhadap Perturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 terkait investasi Industri Miras di Papua yang diteken Presiden Joko Widodo.

Atas nama rakyat Papua, Jhony menegaskan bahwa Papua menolak Perpres yang ditetapkan Presiden pada 2 Februari 2021 itu.

Baca juga: Tim Menko Polhukam Mulai Mengkaji Ulang UU ITE dengan Menghadirkan Pelapor dan Terlapor

"Ini sangat bertentangan ya dengan semangat Forkompimda dan seluruh elemen masyarakat Papua soal larangan peredaran Miras di Papua," kata Jhony Banua Rouw sesaat setelah menghadiri Rakorwil Partai Nasdem di Entrop Jayapura Senin (1/3/2021) siang.

Kepada awak media Jhony menegaskan bahwa, di Papua telah disahkan Perda larangan Miras jauh sebelum Perpres ditetapkan Jokowi.

Dikatakannya, hingga saat ini Perda Miras tersebut masih berlaku. "Kita tidak akan cabut Perda itu, dan Perda ini juha lahir atas aspirasi panjang para Tokoh Agama, tokoh masyrakat dan semya elemen di Papua. Sehingga kami menolak pemberlakuan Perpres tersebut di Papua," katana lagi.

Dalam Perda Miras Papua tersebut, peredarannya saja sudah dilarang, malah Perpres melegalkan Investasi Industri Miras. "Kami baru membaca sekilas ya, pemahaman kami ini lebih memberi lebih pada investasi induatri Miras. Peredaranya saja kami tolak apalagi industri," tegasnya.

Baca juga: Periksa Saksi Kasus LPD Gerogak, Tiga Penyidik Kejati Bali Terjun Langsung ke Buleleng

"Kami DPRP tetap konsisten, bahwa ada Perda kita yang telah kita sahkan dan sampai saat ini kita belum mencabutnya. Ini kami lakukan atas kesepakatan bersama untuk melindungi generasi muda Papua dari miras," tegasnya lagi.

Dikatakan, terkait penolakan tersebut, pihaknya berencana akan segera melayangkan permohonan peninjuan kembali pemberlakuan Perlres Miras di Papua. "Kita akan minta pemerintah pusat untuk mungkin ini bisa ditinjau kembali terkait Perpres itu," pungkasnya.

(dy)



TAGS :

Komentar