Kasus Suap Pajak, KPK Larang 6 Orang untuk Bepergian ke Luar Negeri

  • 04 Maret 2021 22:05 WITA
Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri mengakui telah mencegah beberapa pihak yang diduga berkaitan dengan kasus suap di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk bepergian ke luar negeri.

Ali mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan sejumlah nama ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham untuk dicegah pergi ke luar negeri. Mereka yang namanya telah dikirim KPK ke Ditjen Imigrasi, dilarang untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan kedepan.

Baca juga: KPK Sita Uang Tunai Rp3,5 Miliar Diduga terkait Suap dan Gratifikasi Nurdin Abdullah

"KPK benar telah mengirimkan surat kepada Ditjen Imigrasi untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap beberapa pihak terkait perkara ini," kata Ali saat dikonfirmasi, Kamis (4/3/2021).

Ali menjelaskan alasan pihaknya mencegah sejumlah nama untuk bepergian ke luar negeri. Sebab, nama-nama yang dicegah tersebut, sewaktu-waktu akan dibutuhkan keterangannya. Sehingga, jika KPK membutuhkan keterangannya, maka mereka sedang tidak ada di luar negeri.

"Pencegahan ke luar negeri tersebut tentu dalam rangka kepentingan kelancaran proses penyidikan agar apabila dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan mereka sedang berada di dalam negeri," jelasnya.

Hal senada juga dibeberkan Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Arya Pradhana Anggakara. Ia mengakui bahwa pihaknya telah menerima enam nama dari KPK yang diminta untuk dicegah bepergian ke luar negeri.

Salah satu nama yang disebut-sebut turut dicegah ke luar negeri yakni, Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Angin Prayitno Aji (APA). Selain itu, ada lima inisial nama yang juga dibeberkan oleh Arya melalui keterangan resminya.

Kelima nama lainnya itu yakni, satu Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, berinisial DR dan empat orang lainnya adalah RAR, AIM, VL, serta AS. Keenamnya dicegah ke luar negeri karena alasan korupsi.

"Dua orang ASN atas nama inisial APA dan DR, serta 4 orang lainnya yaitu RAR, AIM, VL, dan AS, dicegah karena alasan korupsi. Pencegahan ini berlaku selama 6 bulan mulai 8 Februari 2021 sampai dengan 5 Agustus 2021," kata Arya, Kamis (4/3/2021).

Baca juga: KPK Usut Dugaan Korupsi di Ditjen Pajak Kemenkeu

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pejabat pajak yang tersangkut kasus suap pajak bernilai puluhan miliar telah dibebastugaskan. Sayangnya, Ibu Ani -sapaan karib Sri Mulyani-, belum membeberkan nama pejabat pajak tersebut.

Sementara itu, berdasarkan penelusuran di laman resmi DJP, https://pajak.go.id/id/daftar-pejabat-page?page=0 terdapat satu pejabat DJP yang profilnya hilang. Pejabat pajak tersebut bernama Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Angin Prayitno Aji. 

Sekadar informasi, kasus dugaan suap terkait pajak di lingkungan Ditjen Pajak Kemenkeu ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan. Lembaga antirasuah pun sudah menetapkan tersangka. Kendati demikian, KPK belum mengumumkan secara resmi siapa saja para tersangka tersebut kepada publik.

(ads)



TAGS :

Komentar