Geledah PT Adonara Propertindo, KPK Amankan Dokumen terkait Pengadaan Lahan di Jakarta

  • 09 Maret 2021 12:46 WITA
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan untuk mencari bukti tambahan atas kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, tahun 2019, pada Senin, 8 Maret 2021.

Penggeledahan tersebut dilakukan di PT Adonara Propertindo (PT AP) di Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Gedung Sarana Jaya, Jakarta Pusat dan rumah kediaman dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini. Kendati demikian, belum diketahui kediaman siapa saja yang digeledah.

Baca juga: Terungkap, Fee Bansos Corona Rp3 Miliar Digunakan untuk Bayar Jasa Hotma Sitompul

"Tim penyidik KPK telah selesai melakukan kegiatan penggeledahan di beberapa lokasi berbeda di wilayah DKI Jakarta yaitu Kantor PT AP (Adonara Propertindo) di Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Gedung Sarana Jaya, Jakarta Pusat dan rumah kediaman dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui keterangan resminya, Selasa (9/3/2021).

Tim mengamankan sejumlah dokumen dari beberapa lokasi penggeledahan tersebut. Dokumen tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan lahan untuk proyek pembangunan rumah DP 0 persen yang saat ini sedang disidik lembaga antirasuah.

Baca juga: Sambangi KPK, MAKI Bongkar Dugaan Penyimpangan Pajak Rp1,7 Triliun

"Dari beberapa lokasi tersebut,ditemukan dan diamankan bukti diantaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini," bebernya.

Selanjutnya, kata Ali, bukti-bukti tersebut akan di lakukan validasi dan verifikasi untuk segera di lakukan penyitaan. Validasi dan verifikasi merupakan salah satu langkah untuk dapat dilakukan proses penyitaan terhadap sejumlah barang-barang yang diamankan dari hasil penggeledahan.

"Perlu kami sampaikan bahwa setiap penanganan perkara oleh KPK tentu karena atas dasar adanya kecukupan alat bukti sebagaimana ketentuan aturan hukum yang berlaku. Kami mengajak masyarakat mengawal dan mengawasi setiap prosesnya," imbuhnya.

Sekadar informasi, KPK saat ini memang sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Cipayung, Jakarta Timur. Bahkan, KPK telah menetapkan seorang Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di DKI Jakarta sebagai tersangka.

Sayangnga, Ali masih enggan membeberkan secara detail konstruksi perkara serta sosok Dirut BUMD DKI Jakarta yang ditetapkan sebagai tersangka. Kata Ali, pihaknya akan mengumumkan secara resmi penetapan tersangka serta konstruksi perkara setelah adanya proses penangkapan serta penahanan.
"Saat ini, kami belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya karena sebagaimana telah disampaikan bahwa kebijakan KPK terkait hal ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan," terangnya. 

Baca juga: Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan, KPK Tetapkan Dirut BUMD DKI Sebagai Tersangka

Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK diduga sedang mengusut dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi yang berkaitan dengan program DP 0 Rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta.

Dalam proses penyidikan perkara ini, KPK disebut-sebut telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka antara lain, YC selaku Dirut PSJ, AR dan TA . Selain itu, penyidik juga menetapkan PT. AP selaku penjual tanah sebagai tersangka kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp 100 miliar.

(ads)



TAGS :

Komentar