Kejati Bali Incar Dugaan Penyelewengan Anggaran Sewa Rumdin Sekda Buleleng

  • 17 Maret 2021 17:20 WITA
Asisten Intelijen Zuhandi (tengah) didampingi Asisten Pidana Khusus Agus Eko Purnomo (kiri) serta Kasi Penerangan dan Hukim A Luga Herlianto.
Males Baca?


MCWNEWS.COM, DENPASAR - Kejaksaan Tinggi Bali tengah melakukan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan anggaran keuangan daerah untuk sewa rumah dinas  Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.

"Berdasarkan data dalam SP2D ditemukan kerugian negara dalam hal kegiatan sewa rumah jabatan Sekda Buleleng sebesar Rp 800 juta lebih," kata Asisten Intelijen Kejati Bali Zuhandi, Rabu (17/3/2021) di Denpasar.

Baca juga: Presiden Jokowi Berkunjung ke Puri Saren Ubud.

Dijelaskan, sampai dengan saat ini Sekda Kabupaten Buleleng tidak mempunyai rumah jabatan.

Padahal ada perjanjian sewa antara PPK (Pejabat Pelaksana Kegiatan) pada Sekda Kabupaten Buleleng dengan pemilik rumah perihal sewa rumah jabatan Sekda Kabupaten Buleleng dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020.

Baca juga: Empat Orang Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pusling Dinkes Tambrauw

Jaksa Penyelidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali yang melakukan penyelidikan menemukan unsur penyimpangan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi.

Zuhandi menyatakan, berdasarkan hasil ekspose, dari keterangan 12 orang pada tahap penyelidikan dan data yang berupa SP2D ditemukan unsur-unsur bahwa kegiatan sewa rumah jabatan Sekda tersebut telah melanggar peraturan hukum yang berlaku.

Baca juga: Presiden Pastikan PON XX Papua Tak Lagi Ditunda, Tetap Digelar 2021

"Di mana rumah yang disewakan tersebut adalah rumah pribadi Sekda itu sendiri," tuturnya.

Ditambahkan, kasus ini melanggar Permendagri No. 37/2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2011dan perubahan Nomenklatur Lampiran Permendagri No. 22/2011 (TA 2012), No. 37/2012 (TA 2013), No. 20/2013 (TA 2014), hingga Permendagri No. 33/2019 (TA 2020).

Juga pelanggaran terhadap Permendagri dan mengarah kepada unsur Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Penyidikan kasus ini masih penyidikan bersifat umum dan akan segera dilakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk kemudian menetapkan tersangka," jelasnya.

(eli)



TAGS :

Komentar