Kasus Penguasaan Lahan Kejari Tabanan, Kejati Akan Tindak Tegas Bila Ada Oknum Kejaksaan Terlibat

  • 17 Maret 2021 18:55 WITA
Asisten Intelijen Zuhandi (tengah) didampingi Asisten Pidana Khusus Agus Eko Purnomo (kanan) serta Kasi Penerangan dan Hukim A Luga Herlianto.
Males Baca?


MCWNEWS.COM, DENPASAR - Setelah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi terhadap aset negara, berupa tanah kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan, tim penyidik terus tancap gas untuk merampung kasus ini. 

Yang terakhir tim pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali telah melakukan pemeriksaan terhadap pegawai BPN Tabanan sebagai saksi sebanyak tiga orang. 
Baca juga: Kejati Bali Incar Dugaan Penyelewengan Anggaran Sewa Rumdin Sekda Buleleng

Asisten Intel Kejati Bali Zuhandi didampingi Asisten Pidana Khusus Kejati Bali Agus Eko Purnomo, Rabu (17/3/2021) mengatakan untuk kasus ini tim penyidik masih terus melakukan pendalaman. 

Bahkan dikatakannya, jika dalam prosesnya nanti ditemukan ada oknum pegawai Kejaksaan yang  terlibat dalam kasus ini pun akan dilakukan penindakkan tegas. 

"Sejauh ini kami belum menemukan adanya dugaan keterlibatan oknum pegawai kejaksaan," kata Zuhandi menjawab pertanyaan wartawan. 
Baca juga: Ada Tersangka Baru, Berkas Oknum Polisi Diduga Peras Cewek Michat Masih di Kejaksaan

Namun demikian, dia berjanji apabila dalam perjalanan nanti ditemukan ada oknum pegawai Kejaksaan terlibat, pihaknya tidak segan-segan untuk menindak. 

"Intinya siapa pun yang terlibat dalam kasus ini akan kami tindak, baik itu pegawai Kejaksaan atau siapapun itu," pungkasnya. 

Diketahui dalam kasus ini tim penyidik pidsus Kejati Bali telah menetapkan enam orang tersangka. Mereka adalah WS, NM, NS, IKG, PM dan MK. 

Keenam tersangka ini diduga menguasai lahan milik Kejati Tabanan tanpa alas hukum dengan membangun kos-kosan serta toko yang kemudian disewakan.

Atas perbuatan itu, keenam tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1.

(eli)



TAGS :

Komentar