KPK Bakal Digugat ke Pengadilan Karena SP3 Kasus BLBI

  • 02 April 2021 14:20 WITA
Koordinator MAKI Boyamin Saiman
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) karena menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Adalah Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) yang akan menggugat KPK. MAKI bakal mengajak KPK bertarung di pengadilan agar SP3 kasus yang menjerat Sjamsul Nursalim dan Istrinya, Itjih Nursalim, bisa dibatalkan. MAKI akan menggugat KPK dalam waktu dekat. Baca juga: Sejarah Baru, KPK Hentikan Kasus BLBI yang Jerat Sjamsul Nursalim dan Istrinya

"MAKI berencana akan segera mengajukan gugatan Praperadilan untuk membatalkan SP3 tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan resminya, Kamis (2/4/2021).

Boyamin memperkirakan, gugatan tersebut akan diajukan ke PN Jaksel maksimal pada akhir bulan April 2021. Awalnya, Boyamin mengira penghentian penyidikan kasus BLBI pada 1 April 2021, kemarin merupakan 'Prank' atau lelucon yang dibuat karena bertepatan dengan April Mop. Namun, ternyata KPK benar-benar menghentikan kasus itu. Baca juga: Suap Bansos Corona, Juliari Batubara dan 2 Pejabat Kemensos Bakal Segera Diadili

"Tadinya kami berharap SP3 ini adalah bentuk April Mop atau PRANK dari KPK namun ternyata April beneran karena SP3 benar-benar terbit dan diumumkan secara resmi oleh KPK," kata Boyamin

Boyamin memaparkan alasan MAKI akan menggugat KPK ke pengadilan. Pertama, kata Boyamin, lembaga antirasuah dibawah komando Firli Bahuri mendalilkan bahwa SP3 yang diterbitkan mengacu pada keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memutus lepas Mantan Kepala BPPN, Syafrudin Arsyad Temenggung.

Di mana, dalam pertimbangan SP3 KPK, bebasnya Syafrudin menjadikan perkara korupsi BLBI BDNI menjadi kehilangan unsur Penyelenggara Negara. Namun, menurut Boyamin, alasan tersebut tidak logis karena dalam surat dakwaan Syafrudin Arsyad Temenggung tertulis jelas dia didakwa bersama-sama dengan Dorojatun Koentjoro-Jakti.

"Sehingga meskipun SAT telah bebas namun masih terdapat Penyelenggara Negara yaitu Dorojatun Koentjoro-Jakti. Sangat memprihatinkan KPK telah lupa ingatan atas Surat Dakwaan yang telah dibuat dan diajukan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada tahun 2018," beber Boyamin.

Alasan kedua, lanjut Boyamin, putusan bebas Syafrudin Arsyad Temenggung tidak bisa dijadikan dasar SP3 karena Indonesia menganut sistem hukum pidana warisan Belanda yaitu tidak berlakunya sistem Jurisprudensi. Artinya, ditekankan Boyamin, putusan atas seseorang tidak serta merta berlaku bagi orang lain. Baca juga: Pedangdut Cita Citata 'Digarap' KPK, Dikonfirmasi soal Aliran Uang Bansos Covid-19

"MAKI pada tahun 2008 pernah memenangkan Praperadilan atas SP3 melawan Jaksa Agung atas perkara yang sama dugaan korupsi BLBI BDNI, dimana dalam putusan Praperadilan tahun 2008 tersebut berbunyi Pengembalian Kerugian Negara tidak menghapus pidana korupsi. Pertimbangan Hakim Praperadilan 2008 tersebut akan dijadikan dasar Praperadilan yang akan diajukan MAKI," paparnya.

Menurut Boyamin, semestinya KPK tetap melimpahkan berkas penyidikan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan sistem in absentia atau sidang tanpa hadirnya terdakwa. Hal ini, karena selama ini Sjamsul dan Itjih kabur keluar negeri.

"MAKI merasa keadilan masyarakat tercederai dikarenakan SP3 diberikan kepada orang yang kabur dan buron," pungkasnya.



TAGS :

Komentar