Masuk Ilegal ke PNG, Lukas Enembe Diancam Diberhentikan, Ini Surat Teguran Mendagri

  • 03 April 2021 06:06 WITA
Gubernur Papua Lukas Enembe (pakai topi merah) saat di PLBN Skow
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAYAPURA - Aksi main masuk Negara Papua New Guinea (PNG) oleh Gubernur Papua Lukas Enembe tanpa dokumen alias Ilegal akhirnya mendapat teguran keras dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Sabtu (3/4/2021).

Surat teguran bernomor 098/2081/OTDA tertanggal 1 April 2021 yang ditandatangi oleh Drs. Akmal Malik, M.Si atas nama Menteri Dalam Negeri dengan tebusan ke Menteri Dalam Negeri dan DPR Papua tersebut berisi Teguran terkait kunjungan keluar negeri. Baca juga: Masuk ke PNG Tanpa Memiliki Dokumen, Gubernur Papua Dideportasi

Dalam surat tersebut Kementerian Dalam Negeri menyebut ramainya pemberitaan Media massa terkait aksi sang Gubernur menjadi salahsatu rujukan dilakukannya teguran, selain keterangan dari pihak Konjen RI di Vanimo. Dalam artian mungkin, jika peristiwa memalukan seorang pemimpin tersebut tidak terendus awak media, bisa jadi Gubernur Papua masih melenggang bebas di Negara tetangga Papua New Guinea.

Lalu, dalam surat tersebut juga disampaikan jika sebagai kepala pemerintahan, melakukan kunjungan keluar negeri apakah sifatnya kedinasan ataupun untuk alasan penting lain, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, bukan semaunya sendiri seperti yang dilakukan Lukas Enembe.

"Peraturan kunjungan keluar negeri apakah kedinasaan atau lainnya diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Keluar Negeri oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagai pedoman bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaanya "bunyi Surat Mendagri tersebut pada poin nomor 2.

Selanjutnya pada poin nomor 3, Mendagri memberikan teguran kepada Gubernur Papua Lukas Enembe atas aksi ilegal yang memasuki Negara lain yakni PNG melalui jalur tradisional atau jalur tikus. Teguran pada poin 3 selanjutnya dipertegas pada poin nomor 4.

"Perlu kami tegaskan bahwa jika kembali melakukan kunjungan keluar nageri tanpa melalui mekanisme sebagaimana peraturan perundang - undangan, maka Lukas Enembe diancam pasal 77 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014,"bunyi poin 4.

Lalu ancaman sesuai Pasal 77 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 yaitu, "Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf i dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Sebelumnya, dengan sadar Lukas Enembe melakukan perjalanan lintas negara melalui jalur tikus atau ilegal. Jalur ilegal ini biasa digunakan para penyelundup masuk ke Indonesia. Termasuk para penyintas yang ingin berbelanja di pasar Skow. Gubernur Lukas menyebrang ke PNG pada 31 Maret 2021 dengan menggunakan jasa ojek perbatasan dan baru kembali Jumat 2 Maret kemarin.

Gubernur bersama dua orang lainnya, yakni Hendrik Abidondifu dan Ely Wenda menggunakan dua jasa ojek perbatasan. Gubernur dan dua orang pendampingnya diduga menginap di hotel Medallion di Vanwatu PNG.

Entah agenda apa Gubernur hingga sampai harus melanggar banyak aturan, selain memalukan citra pemerintahan Papua. Alasan berobat, namun apakah harus dilakukan dengan cara demikian?, ataukah ada agenda terselubung lain.

(dy)



TAGS :

Komentar