DPC BMI Soroti Kinerja Kapolres Madina, Demi Tegaknya Supremasi Hukum

  • 04 April 2021 20:55 WITA
Sekretaris DPC BMI Madina, Dedi Saputra Hasibuan
Males Baca?

 

MCWNEWS.COM, MADINA - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Banteng Muda Indonesia (BMI) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) soroti kinerja Kapolres Madina, demi tegaknya supremasi hukum di daerah ini.

"Sudah sejauh mana penegakan hukum di lingkup Kabupaten Madina, dimana terdapat dugaan penyelewengan anggaran negara dan berbagai kasus lainnya, namun hingga saat ini belum dituntaskan oleh aparat kepolisian," ungkap Dedi Saputra Hasibuan, Sekretaris DPC BMI Madina kepada MCWNEWS.COM, Minggu, (4/4/2021). Baca juga: Wagub Ijek Minta Polisi Lebih Serius Tangani Kasus Penghina Musthafawiyah

Selain dugaan korupsi yang belum dituntaskan oleh kapolres, BMI Madina juga mempertanyakan perkembangan kasus penghina Pondok Pesantren (Ponpes) Musthafawiyah Purba yang pernah viral di media sosial atau postingan akun facebook Rizky Ardiansyah baru-baru ini.

"Dimana peroses penanganan kasus penghinaan tersebut itu sudah pernah disebutkannya, bahwa Kapolres akan ambil alih kasus penghinaan Ponpes Musthafaeiyah, tapi hingga kini belum diselesaikan oleh Kapolres Madina," ungkapnya.

Dedi menilai, begitu pentingnya dalam suatu negara "Rule of law" atau prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan pejabat-pejabat secara individual. Baca juga: Kasus Dugaan Penghinaan Ponpes Akan Terus Dikawal

Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan otoritas hukum dalam masyarakat.

"Jikalau seperti ini dalam penegakan hukum di Kabupaten Madina ini, maka diharapkan Kapolda Sumut mempertimbangkan kinerja Kapolres Madina ini, hukum harus ditegakan, itu saja harapan saya" imbuhnya.

Saat dikonfirmasi awak media, Minggu, (4/4/3021) kepada AKBP. Horas Tua Silalahi. Sik. SH, via WhatsApp, terkait kritikan terhadap dirinya oleh BMI Madina, namun hingga berita ini ditayangkan belum ada jawaban.

(Syah)



TAGS :

Komentar