Mantan Pejabat Kemenag Segera Disidang terkait Kasus Korupsi

  • 14 April 2021 20:05 WITA
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung menyusun surat dakwaan untuk mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Undang Sumantri. Surat dakwaan itu telah dilimpah ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Baca juga: Geledah Kantor Purnama Karya Nugraha, KPK Kantongi Bukti Suap Nurdin Abdullah

Dalam waktu dekat, Undang Sumantri bakal didakwa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer untuk Madrasah Tsanawiyah dan Pengadaan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi untuk Jenjang Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2011. 

"Rabu (14/04/2021) Jaksa KPK Wahyu Dwi Oktafianto melimpahkan berkas perkara terdakwa, Undang Sumantri ke PN Tipikor Jakarta Pusat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan resminya, Rabu (14/4/2021). 

Baca juga: Ada Tim KPK di Kantor PDIP dan PPP, Ngapain?

Seiring pelimpahan berkas ini, kata Ali, penahanan Undang Sumantri akan beralih dan menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor Jakarta. Sementara jadwal persidangan, Jaksa masih menunggu dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Selanjutnya menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU," kata Ali. 

Adapun Undang didakwa dengan Pasal 2 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Pasal 3 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. 

Sebelumnya, KPK menetapkan Undang Sumantri sebagai tersangka pada 16 Desember 2019. Undang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil pengembangan perkara yang menjerat Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Fahd El Fouz, Anggota Komisi VIII DPR Zulkarnen Djabar dan putranya, Dendy Prasetya. 

Undang diduga melakukan korupsi di dua proyek di Kemenag. Ia mencari untung dari pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk Madrasah Tsanawiyah. 

Kemudian, pengadaan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi untuk Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama pada 2011. 

Kerugian negara di kedua kasus ini diperkirakan mencapai Rp16 miliar. Rinciannya, pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk madrasah sanawiah negara merugikan negara Rp12 miliar. Sedangkan pengembangan sistem komunikasi mencapai Rp4 miliar. 

Undang dijerat Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(ads)



TAGS :

Komentar