Ungkap Penyerobotan Lahan Kejari Tabanan, Penyidik Datangkan Ahli dari KPKNL

  • 15 April 2021 15:05 WITA
Kasi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Bali A. Luga Herlianto
Males Baca?


MCWNEWS.COM, DENPASAR- Untuk mengungkap kasus dugaan penyerobotan lahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan yang enam orang sudah dijadikan tersangka, tim penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali terus melakukan sejumlah pemeriksaan saksi. 

Baca juga: Gasak Uang Pembayaran PPN, Eks Direktur PT GMP Dipenjara 14 Bulan

Setelah sebelumnya memeriksa tiga orang saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tabanan, kini tim penyidik dikabarkan juga sudah melakukan pemeriksaan antau meminta pendapat dari ahli pidana dari Ibu Kota. 

Kasi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Bali A. Luga Herlianto saat dikonfirmasi, Kamis (15/4/2021) membenarkan bahwa terkait kasus dugaan penyerobotan lahan Kejati Tabanan ini tim penyidik sudah memeriksa 3 ahli. 

Baca juga: Terjerat Kasus Narkoba, Pria yang Disebut Keluarga Raja Bersama Temannya Segera Diadili

"Tiga saksi ahli yang salah satunya adalah ahli dari BPN pusat sudah kita minta pendapatnya," terang pejabat asal Medan yang akrab disapa Luga melalui sambungan telepon. 

Sementara untuk dua ahli lagi yang sudah dimintai pendapatnya yaitu ahli dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN) dan ahli dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). 

Tapi apa keterangan yang diberikan para ahli ini, Luga enggan menjawab dengan alasan itu sudah masuk pada pokok meteri. "Soal apa yang diterangkan oleh ahli, kami tidak bisa infomasikan saat ini, " pungkas Luga. 

Dengan demikian, untuk kasus ini sudah lebih dari 19 saksi termasuk ahli yang dimintai keterangan. "Kemungkinan masih akan ada lagi pemeriksaan saksi maupun ahli," tutup mantan Kacabjari Nusa Penida ini. 

Seperti diketahui, Seperti untuk kasus dugaan penyerobotan lahan milik Kejari Tabanan ini kejaksaan telah menetapkan 6 orang tersangka masing-masing berinisial WS, NM, NS, IKG, PM dan MK. 

Baca juga: Ini Harapan Aktivis Anti Korupsi Kepada Kajari Denpasar

Diberitakan pula, kasus pidana ini bermula ketika Kejari Tabanan yang memiliki aset berupa tanah kantor yang perolehannya dengan status hak pakai dari Gubernur Bali kepada Kejaksaan Agung Cq. Kejati Bali, untuk digunakan sebagai kantor dan rumah dinas sejak tahun 1968.

Namun sejak Kantor Kejari Tabanan pindah ke lokasi baru, aset tanah negara ini terbengkalai dan tak dimanfaatkan lagi. 

Pada 1997, tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni IKG, PM dan MK mengklaim tanahnya. Mereka secara bertahap mendirikan bangunan berupa indekos untuk disewakan
 
Kemudian di tahun 1999, tiga tersangka lain yakni WS, NM, dan NS yang juga masih ada hubungan keluarga melakukan hal serupa. Mereka membangun rumah tinggal dan toko untuk disewakan di atas lahan milik aset Kejari Tabanan.

Luga saat itu mengaku Kejati Bali telah melakukan sejumlah langkah persuasif agar para tersangka bersedia menyerahkan tanah itu pada Kejari Tabanan. Namun permintaan itu tak diindahkan. 

“Kejari Tabanan nggak bisa memanfaatkan tanah ini lagi karena di atasnya sudah berdiri bangunan,” katanya.
 
Akibatnya, negara dirugikan hingga Rp14.394.600.000. Penyidik Kejati Bali menjerat dengan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1.

(eli)



TAGS :

Komentar