IPW Minta Oknum Penyidik KPK yang Peras Wali Kota Dihukum Mati

  • 22 April 2021 11:20 WITA
Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Oknum penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berasal dari institusi Polri berinisial SR diduga melakukan pemerasan terhadap Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, HM Syahrial sebesar hampir Rp1,5 miliar. HM Syahrial diperas oleh oknum tersebut diduga berkaitan dengan kasus yang sedang disidik KPK. 

Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, kejadian tersebut memalukan bagi dua lembaga penegak hukum yakni, KPK dan Polri. Bukan hanya memalukan, sambungnya, kejadian itu menjadi kemerosotan moral di kalangan lembaga antirasuah. 

Baca juga: Oknum Penyidik KPK Asal Polri Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Rp1,5 Miliar

"Kasus dugaan pemerasan Rp1,5 miliar yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Polri terhadap Walikota Tanjungbalai tidak hanya memalukan, tapi juga menjadi fenomena baru bahwa ada dekadensi kemerosotan moral di kalangan oknum lembaga antirasuah tersebut," kata Neta melalui pesan singkatnya, Kamis (22/4/2021).

IPW mengecam keras kasus ini. Bagaimana pun juga, kata Neta, kasus dugaan pemerasan ini tidak boleh ditolerir. Neta meminta, pelakunya terbukti menerima suap atau melakukan pemerasan, maka harus dijatuhi hukuman mati.

"Sebab apa yang dilakukan oknum polisi SR berpangkat ajun komisaris polisi (AKP) itu membuat kepercayaan publik pada KPK menjadi runtuh. Padahal selama ini harapan publik satu satunya dalam pemberantasan korupsi hanyalah KPK," ucapnya.

Menurut Neta, dengan adanya kasus dugaan pemerasan terhadap Wali Kota Tanjungbalai ini, publik pun akan dengan gampang menuding bahwa KPK tak ada bedanya dengan polisi maupun kejaksaan. Publik akan mengira bahwa KPK gampang diintervensi.

Baca juga: Proyek Bansos Corona, Mantan Mensos Juliari Didakwa Terima Suap Rp32 Miliar

"Kalau opini ini berkembang luas dikhawatirkan akan muncul gugatan publik yakni, untuk apa lembaga KPK dipertahankan," ungkapnya.

Untungnya, Neta menilai, dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial ini, KPK bekerja cepat. Bersama Propam Polri, KPK menangkap penyidik berinisial AKP SR yang diduga melakukan pemerasan itu. 

"Dalam kasus ini IPW menekankan KPK tidak sekadar memastikan proses hukum terhadap penyidik yang berasal dari Polri yang diduga memeras itu. Lebih dari itu hukuman mati harus diarahkan kepada yang bersangkutan, mengingat yang bersangkutan sudah merusak kepercayaan publik pada KPK," bebernya.

Baca juga: KPK Usut Dugaan Suap terkait Mutasi Jabatan di Tanjungbalai

IPW berharap, dalam kasus ini KPK tidak sekadar memegang prinsip zero tolerance terhadap oknum personilnya yang 'nakal'. Lebih dari itu, kasus ini perlu menjadi pelajaran bagi para pimpinan maupun Dewas KPK untuk mengevaluasi sistem rekrutmen personilnya, terutama rekrutmen untuk para penyidik. 

"Tujuannya, agar 'citra seram' KPK tidak digunakan untuk menakut nakuti dan memeras para pejabat di daerah maupun di pusat," pungkasnya.

(ads)



TAGS :

Komentar