KPK Kembali Jerat Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi, Kali Ini Tersangka Gratifikasi

  • 29 April 2021 19:10 WITA
Deputi Penindakan KPK Karyoto
Males Baca?

 

MCWNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip (SWM) sebagai tersangka. Kali ini, Sri Wahyumi dijerat sebagai tersangka penerima gratifikasi terkait sejumlah proyek di Kepulauan Talaud tahun 2014 sampai 2017.

"KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan sejak September 2020, dan menetapkn SWM sebagai tersangka," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (29/4/2021).

Baca juga: Prof Indriyanto Seno Adji Resmi Jabat Anggota Dewas KPK

Karyoto mengungkap, selama proses penyidikan telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 100 orang saksi dan telah dilakukan penyitaan berbagai dokumen dan barang bukti elektronik yang terkait dengan perkara ini. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, KPK langsung menahan Sri Wahyumi Maria Manalip.

"Untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan terhadap tersangka SWM selama 20 hari terhitung sejak 29 April sampai 18 Mei 2021 di rutan cabang KPK pada Gedung Merah Putih," ungkapnya.

Belakangan, KPK memang intens memeriksa sejumlah saksi untuk penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi Sri Wahyumi Maria Manalip. Meskipun, saat itu KPK belum mengumumkan secara resmi penetapan tersangka gratifikasi Sri Wahyumi Maria Manalip.

Baca juga: Geledah Rumah Dinas Hingga Ruang Kerja Azis Syamsuddin di DPR, KPK Amankan Dokumen

Sri Wahyumi Maria Manalip sempat dijerat oleh KPK atas perkara suap terkait pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo tahun anggaran 2019 di Kabupaten Talaud. Ia dinyatakan terbukti bersalah menerima suap dari seorang pengusaha.

Sri Wahyumi divonis dengan pidana 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada, 9 Desember 2019, lalu. Selain itu, hak politik Sri Wahyumi juga dicabut.

Baca juga: KPK Bakal Digugat Jika Tak Juga Tuntaskan Kasus Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika

Sri Wahyumi terbukti menerima suap dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo melalui orang kepercayaannya Benhur Lalenoh terkait pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo tahun anggaran 2019 di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Namun, hukuman tersebut dikurangi menjadi dua tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair tiga bulan kurungan usai Mahkamah Agung (MA) mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Sri Wahyumi.

(ads)



TAGS :

Komentar