Pimpinan DPR Azis Syamsuddin Dilarang Pergi ke Luar Negeri terkait Kasus Suap Penyidik KPK

  • 30 April 2021 17:50 WITA
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Azis Syamsuddin dilarang untuk bepergian ke luar negeri. Pelarangan Azis ke luar negeri berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait upaya penghentian penyelidikan perkara korupsi di Tanjungbalai, Sumatera Utara.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, terdapat tiga orang yang dicegah bepergian ke luar negeri bertalian dengan kasus dugaan suap terkait upaya penghentian penyelidikan perkara korupsi di Tanjungbalai. KPK telah mengirimkan surat permohonan pencegahan untuk tiga orang tersebut ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham.

Baca juga: KPK Sita Dokumen Perbankan Usai Geledah Kantor dan Rumah Tersangka Suap Walkot Tanjungbalai

"Benar, KPK pada tanggal 27 April 2021 telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kumham RI untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap tiga orang yang terkait dengan perkara ini," kata Ali Fikri melalui keterangan resminya, Jumat (30/4/2021).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tiga orang yang dicegah bepergian ke luar negeri tersebut yakni Wakil Ketua DPR RI asal Golkar, Azis Syamsuddin; pihak swasta, Agus Susanto; serta mantan Direktur PT. Lampung Jasa Utama (LJU), Aliza Gunadi Ladony.

Ketiganya dicegah untuk berpergian ke luar negeri selama enam bulan kedepan terhitung sejak 27 April 2021. Pencegahan ketiga orang tersebut, kata Ali Fikri, guna mempercepat proses penyidikan di lembaga antirasuah. Sebab, keterangan ketiganya dibutuhkan untuk menindaklanjuti perkara ini.

"Pelarangan bepergian ke luar negeri tersebut terhitung mulai 27 April 2021 hingga selama 6 bulan ke depan," beber Ali.

"Langkah pencegahan ke luar negeri ini tentu dalam rangka kepentingan percepatan pemeriksaan dan menggali bukti-bukti lain, agar pada saat diperlukan untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan pihak-pihak tersebut tetap berada diwilayah Indonesia," imbuhnya.

Baca juga: Prof Indriyanto Seno Adji Resmi Jabat Anggota Dewas KPK

Sebelumnya, KPK menetapkan AKP Stepanus Robin Pattuju sebagai tersangka kasus dugaan suap. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial dan seorang pengacara, Maskur Husain.

AKP Stepanus Robin bersama Maskur Husain diduga menerima suap sebesar Rp1,3 miliar dari Syahrial. Suap itu bertujuan untuk menghentikan penyelidikan kasus dugaan suap terkait jual-beli jabatan di lingkungan Pemkot Tanjungbalai yang disinyalir melibatkan Syahrial.

Awalnya, M Syahrial sepakat menyiapkan dana Rp1,5 miliar untuk Robin dan Maskur Husain agar bisa menghentikan penyelidikan dugaan suap jual-beli jabatan tersebut. Kesepakatan itu terjadi di rumah dinas Wakil Ketua DPR asal Golkar Aziz Syamsuddin.

Baca juga: KPK Kembali Jerat Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi, Kali Ini Tersangka Gratifikasi

Namun, dari kesepakatan awal Rp1,5 miliar, AKP Robin dan Maskur baru menerima uang suap total Rp1,3 miliar. Uang itu ditransfer M Syahrial ke rekening bank milik seorang wanita, Riefka Amalia.

Selain suap dari M Syahrial, AKP Robin diduga juga telah menerima uang atau gratifikasi dari pihak lain sejak Oktober 2020 sampai April 2021 sebesar Rp438 juta. Gratifikasi sebesar Rp438 juga itu ditampung melalui rekening Riefka Amalia.

(eli)



TAGS :

Komentar