Beredar SK Penonaktifan Novel Baswedan Dkk, Ini Penjelasan KPK

  • 11 Mei 2021 23:25 WITA
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Beredar Surat Keputusan (SK) terkait penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Satu dari 75 pegawai yang dinonaktifkan tersebut yakni Penyidik Senior KPK, Novel Baswedan.

SK penonaktifan yang beredar tersebut diterbitkan tertanggal 7 Mei 2021. SK tersebut ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan salinannya telah diteken oleh Plh Kabiro SDM KPK Yonathan Demme Tangdilintin. Salah satu poin penting dalam SK tersebut yakni 75 pegawai yang tidak lolos TWK diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggungjawab kepada atasannya.

Baca juga: KPK Periksa Pejabat Setda Mimika terkait Korupsi Pembangunan Gereja di Papua

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri tidak membantah ihwal beredarnya SK tersebut. Kata Ali, SK tersebut merupakan hasil asesmen TWK yang akan disampaikan kepada atasan masing-masing untuk selanjutnya diberikan kepada 75 pegawai yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). 

"Dalam surat tersebut, pegawai diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung, sampai dengan ada keputusan lebih lanjut," ungkap Ali melalui keterangan resminya, Selasa (11/5/2021).

Ali menjelaskan, SK tersebut diterbitkan sesuai dengan keputusan rapat pada 5 Mei 2021 yang dihadiri oleh Pimpinan, Dewan Pengawas (Dewas) dan Pejabat Struktural. Hasilnya, kata Ali, 75 pegawai diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggungjawabnya kepada atasan masing-masing untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas.

"Penyerahan tugas ini dilakukan semata-mata untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di KPK agar tidak terkendala dan menghindari adanya permasalahan hukum berkenaan dengan penanganan kasus yang tengah berjalan," dalih Ali Fikri.

Baca juga: Mantan Pejabat Pajak Tersangka Penerima Suap Dijebloskan ke Penjara

Ali meluruskan soal penyebutan penonaktifan 75 pegawai KPK yang beredar di media. Menurut Ali, para pegawai yang tidak lolos TWK tersebut bukan dinonaktifkan. Sebab, hak dan tanggungjawab kepegawaiannya masih tetap berlaku.

"Dapat kami jelaskan bahwa saat ini pegawai tersebut bukan nonaktif karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku," ucapnya.

"Pelaksanaan tugas pegawai yang bersangkutan untuk selanjutnya berdasarkan atas arahan atasan langsung yang ditunjuk," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan bahwa ada 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status menjadi ASN. Salah satu yang dikabarkan tidak lolos dalam tes tersebut yakni, penyidik senior Novel Baswedan dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap.

Baca juga: Bupati Nganjuk dan 4 Camat Ditetapkan Tersangka Suap Jual-Beli Jabatan

Kendati demikian, Firli memastikan bahwa tidak ada pegawai KPK yang dipecat. Dijelaskan Firli, pihaknya akan berkoordinasi lebih dulu dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) soal 75 pegawai yang tidak lolos TWK. 

"KPK berharap dukungan media dan masyarakat untuk mengawal agar semua proses alih status pegawai KPK menjadi ASN bisa berjalan sesuai prosedur dan tepat waktu," pungkas Ali.

(ads)



TAGS :

Komentar