Novel Baswedan Dkk Laporkan Indriyanto Seno Adji ke Dewas KPK, terkait TWK?

  • 17 Mei 2021 20:35 WITA
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan bersama 74 pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) melaporkan Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Indriyanto Seno Adji terkait dugaan pelanggaran etik. Indriyanto dilaporkan oleh Novel Baswedan Dkk ke Dewas KPK, pada hari ini.

"Hari ini kami mau melaporkan salah satu anggota Dewas Prof Isa (Indriyanto Seno Adji) melanggar kode etik," kata perwakilan pegawai yang saat ini juga menjabat sebagai Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (17/5/2021).

Baca juga: Ironi Novel Baswedan, Dihargai Internasional Tapi Merasa Dimusuhi Negeri Sendiri

Lebih lanjut, Sujanarko menjelaskan terkait pelaporannya tersebut. Kata dia, para pegawai melaporkan karena Indriyanto dianggap tidak netral atau berpihak pada pimpinan KPK terkait polemik hasil asesmen TWK dalam rangka alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Indriyanto dinilai tidak netral karena hadir dalam rapat keputusan dan konferensi pers yang digelar pimpinan KPK pada 5 Mei 2021. Padahal, sebagai anggota Dewas, Indriyanto yang baru dilantik pada 28 April 2021 seharusnya menjalankan fungsi pengawasan.

"Dewas itu secara kelembagaan harus tetap kita jaga. Hari-hari ini Dewas dirasakan sudah berpihak terhadap pimpinan, padahal selain dia punya fungsi pengawasan Dewas itu adalah fungsi hakim etik. Sehingga kalau ada perbuatan-perbuatan pimpinan-pimpinan yang melanggar kode etik mereka harus bersikap adil," kata Sujanarko. 

Selain melaporkan Indriyanto, 75 pegawai yang dinyatakan tak memenuhi syarat asesmen TWK ini pun mempertanyakan adanya upaya pimpinan KPK untuk menarik Dewas ke ranah teknis seperti memberikan masukan terhadap SK hasil asesmen TWK yang membebastugaskan mereka.
 
"Itupun kita kritisi ke Dewas itu perbuatan yang berlebihan dan itu berpotensi melanggar etik," katanya.

Baca juga: KPK Periksa Pejabat Setda Mimika terkait Korupsi Pembangunan Gereja di Papua

Menurut Sujanarko, dia dan para pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan akan terus memperjuangkan haknya. Sebanyak 75 pegawai KPK bakal menempuh jalur hukum untuk melawan keputusan pimpinan KPK yang menonaktifkan mereka.

"Kenapa publik ini penting? Karena KPK salah satu aset publik, dan yang dihadapi oleh 75 orang itu adalah sebagian dari anggota Dewas dan sebagian pimpinan KPK yang tidak kompeten," bebernya

"Kompeten artinya apa kompeten artinya seseorang harus menguasai knowledge, menguasai skill, dan mempunyai attitude yang baik. Yang kritisi hari ini adalah attitude yang kurang baik, baik yang dilakukan sebagian anggota Dewas dan sebagian dari pimpinan KPK," imbuhnya.

Dikonfirmasi terpisah, Indriyanto Seno Adji mengaku menghormati pelaporan 75 pegawai KPK tersebut. Ia menganggap wajar terkait polemik yang terjadi atas pernyataannya yang menganggap pembebastugasan 75 pegawai KPK adalah sesuatu yang bukan masalah.

"Secara pribadi, wajar saja dan saya maklumi laporan kekecewaan tersebut. Saya menghormati laporan tersebut," kata Indriyanto saat dikonfirmasi, Senin (17/5/2021). 

Baca juga: Beredar SK Penonaktifan Novel Baswedan Dkk, Ini Penjelasan KPK

Sebagai pihak terlapor Indriyanto mengaku belum mengetahui secara pasti isi atau substansi laporan yang disampaikan sejumlah perwakilan dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam asesmen TWK tersebut. Namun, Indriyanto menilai pelaporan tersebut ganya persoalan perbedaan pendapat mengenai legitimasi Surat Keputusan Pimpinan KPK mengenai hasil TWK. 

"Ini hanya persoalan pendapat pro kontra legitimasi SK Keputusan Pimpinan saja. Secara pribadi, pendapat hukum saya untuk meluruskan dan menghindari adanya misleading conclusion kepada masyarakat terhadap eksistensi dan integritas lembaga KPK saja," kata Indriyanto.

(ads)



TAGS :

Komentar