Jokowi Minta Firli Tak Sembarangan Berhentikan Pegawai KPK Dengan Dasar TWK

  • 17 Mei 2021 21:10 WITA
Presiden Joko Widodo

Males Baca?

 

MCWNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Polemik tersebut mencuat setelah 75 pegawai KPK, yang salah satunya adalah Novel Baswedan, dikabarkan tidak lolos tes tersebut.

Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta kepada pimpinan lembaga antirasuah agar tidak semena-mena memberhentikan pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Ditekankan Jokowi, hasil TWK seharusnya tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan para pegawai KPK.

Baca juga: Novel Baswedan Dkk Laporkan Indriyanto Seno Adji ke Dewas KPK, terkait TWK?

"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK. Baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK. Tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentinkan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," kata Jokowi saat konpers secara virtual, Senin (17/5/2021).

Menurut Jokowi, apabila terdapat pegawai KPK yang dinilai masih memiliki kekurangan, sebaiknua dilakukan perbaikan melalui pendidikan kedinasan tengang wawasan kebangsaan. Sehingga, kekurangan itu justru bukan dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK.

"Kalau dianggap ada kekurangan saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. Dan perlu segera dilakukan langakah-langkah perbaikan di level individual maupun organisasi," ujarnya.

Baca juga: Beredar SK Penonaktifan Novel Baswedan Dkk, Ini Penjelasan KPK

Lebih lanjut, Jokowi juga menekankan bahwa KPK kedepannya harus memiliki sumber daya manusia yang terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. "Oleh karena itu pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistematis," ungkapnya.

Kepala negara juga menyatakan sepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian UU No.19/2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK. Di mana, putusan MK tersebut menekankan bahwa proses alih status menjadi ASN tidak boleh sampai merugikan para pegawai KPK.

"Proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN," terangnya.

Atas dasar itulah, Jokowi mendoron agar pimpinan KPK, MenPANRB dan Kepala BKN berkoordinasi Menindaklanjuti 75 pegawai lembaga antirasuah yang tidak lolos TWK. Intinya, 75 pegawai KPK tersebut jangan sampai diberhentikan hanya karena tidak lolos TWK.

"Saya minta kepada para pihak yang terkait khususnya Pimpinan KPK, Menteri PANRB dan juga Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi," imbaunya.

Sebelumnya, beredar Surat Keputusan (SK) terkait pembebastugasan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Beberapa diantaranya yakni Penyidik Senior KPK, Novel Baswedan, dan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo.

Baca juga: Ironi Novel Baswedan, Dihargai Internasional Tapi Merasa Dimusuhi Negeri Sendiri

SK penonaktifan yang beredar tersebut diterbitkan tertanggal 7 Mei 2021. SK tersebut ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan salinannya telah diteken oleh Plh Kabiro SDM KPK Yonathan Demme Tangdilintin. Salah satu poin penting dalam SK tersebut yakni 75 pegawai yang tidak lolos TWK diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggungjawab kepada atasannya.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri tidak membantah ihwal beredarnya SK tersebut. Kata Ali, SK tersebut merupakan hasil asesmen TWK yang akan disampaikan kepada atasan masing-masing untuk selanjutnya diberikan kepada 75 pegawai yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Ali berdalih, SK tersebut diterbitkan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas.

(ads)



TAGS :

Komentar