Firli Bahuri Cs Dilaporkan ke Dewas terkait Pembebastugasan 75 Pegawai KPK

  • 19 Mei 2021 00:40 WITA

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa perwakilan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) melaporkan pimpinannya ke Dewan Pengawas (Dewas). Pimpinan KPK yang dilaporkan yakni, Firli Bahuri; Alexander Marwata; Nurul Ghufron, Lili Pintauli Siregar; dan Nawawi Pomolango.

Firli Bahuri Cs dilaporkan ke Dewas berkaitan dengan pembebastugasan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dalam rangka alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Para pegawai KPK melaporkan pimpinannya pada Selasa (18/5/2021), siang tadi.

Baca juga: Jokowi Minta Firli Tak Sembarangan Berhentikan Pegawai KPK Dengan Dasar TWK

Hotman Tambunan, salah satu perwakilan pegawai KPK membeberkan, ada tiga poin yang dilaporkan pihaknya ke Dewas. Pertama, berkaitan dengan kejujuran pimpinan KPK. Hotman mengatakan, dalam berbagai sosialisasi, pimpinan KPK kerap memastikan bahwa tidak ada konsekuensi terkait TWK. 

"Dan kami juga berpikir bahwa asesmen bukanlah suatu hal yang bisa meluluskan dan tidak meluluskan suatu hal," kata Hotman di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/5/2021).
 
Kedua, sambung Hotman, pihaknya melaporkan pimpinan kepada Dewas lantaran ketidakpeduliannya terhadap pegawai perempuan di lembaga antirasuah. Dia mengatakan, tidak ada yang menginginkan suatu lembaga negara digunakan untuk melakukan suatu hal yang diindikasikan bersifat pelecehan seksual terkait TWK. 

"Jika bapak ibu melihat, bahwa untuk lembaga seperti KPK dilakukan seperti ini, apa yang terjadi terhadap tes-tes yang lain yang notabene nilai tawar mereka tidak sekuat KPK," ucap Hotman.

Baca juga: Ironi Novel Baswedan, Dihargai Internasional Tapi Merasa Dimusuhi Negeri Sendiri

Ketiga, lanjut Hotman, kami melaporkan pimpinan kepada Dewas terkait kesewenang-wenangan. Hotman membeberkn, pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa TWK tidak akan memiliki konsekiensi terhadap  pegawai. 

Namun, ironisnya, pada 7 Mei 2021, pimpinan mengeluarkan SK 652 yang dinilai sangat merugikan pegawai. 

"Menjadi tanda tanya pada kita apa yang terjadi dengan pimpinan? Bukankah salah satu azas KPK itu adalah kepastian hukum, bukanlah putusan MK itu merupakan suatu keputusan yang bersifat banding dan final. Kenapa pimpinan justru tidak mengindahkan putusan ini, bahkan mengeluarkan keputusan 652 yang sangat merugikan kami," ucapnya.

Baca juga: Novel Baswedan Dkk Laporkan Indriyanto Seno Adji ke Dewas KPK, terkait TWK?

Dia mengatakan dengan laporan ini diharapkan  Dewas akan mengecek kepada pimpinan kenapa tidak mengindahkan putusan MK.  

"Karena kami sebagai lembaga hukum sangat menyadari bahwa di dalam Pasal 5 huruf a UU KPK 2019, kepastian hukum adalah suatu azas yang harus dipegang oleh lembaga penegak hukum seperti KPK. Apa yang akan terjadi pada kepastian hukum kita, kalau putusan MK tidak dilaksanakan secara konsisten," ujarnya.

(ads)



TAGS :

Komentar