Hentikan Kasus Dugaan Korupsi, Kajari Sorong Digugat Praperadilan

  • 19 Mei 2021 12:15 WITA
Advokat Yan Christian Warinussy selaku Direktur LP3BH Manokwari

Males Baca?


MCWNEWS.COM  MANOKWARI -  Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari resmi mendaftarkan permohonan praperadilan penghentian penyidikan dugaan korupsi di Pemkab Sorong Selatan, Papua Barat.

Permohonan praperadilan didaftarkan langsung oleh Advokat Yan Christian Warinussy selaku Direktur LP3BH Manokwari bersama Advokat Juliantty Gasperz di Pengadilan Negeri Kelas IB Sorong, Selasa (18/5/2021). 

Warinussy mengatakan, permohonan praperadilan ini terkait tindakan penghentian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Daerah Bawahan pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2018.  

Baca juga: Kejati Papua Barat Kembali Didesak Tuntaskan Sederet Kasus Korupsi

Ada pun dugaan kasus tersebut telah dilakukan penghentian penyidikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sorong dengan surat Nomor: SP-583/R.2.11/Fd.1/04/2021, tanggal 26 April 2021. 

Karena itu, Kajari Sorong dan juga Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat menjadi termohon dalam gugatan praperadilan LP3BH Manokwari.

Baca juga: Ini Penjelasan Kasi Penkum Kejati Bali Soal Putusan Jerinx di Tingkat Kasasi

"LP3BH sebagai pemohon praperadilan temukan indikasi bahwa Kajati Papua Barat terlibat dalam memberi "tekanan" terhadap Kajari Sorong untuk menghentikan penyidikan perkara tersebut," kata Warinussy, Selasa.

LP3BH selaku pemohon praperadilan telah menerima informasi perihal jadwal sidang perdana yang rencananya akan mulai digelar pada Selasa (25/5/2021) mendatang.

Warinussy menambahkan, praperadilan tersebut sebagai upaya mengimplementasi putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 98/PUU-X/2012, tanggal 21 Mei 2013.

"Yang intinya menyatakan pihak ketiga yang berkepentingan dalam pasal 80 UU RI No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acar Pidana (KUHAP), termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)," jelasnya.

Baca juga: Firli Bahuri Cs Dilaporkan ke Dewas terkait Pembebastugasan 75 Pegawai KPK

Sebelumnya pada November 2020, LSM Parlemen Jalanan Papua Barat berunjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan mendesak segera mengusut tuntas seluruh kasus dugaan korupsi di wilayah itu.

Parlemen Jalanan mendukung Kejati Papua Barat mengusut semua kasus korupsi, termasuk dugaan korupsi Kegiatan Daerah Bawahan Setda Kabupaten Sorong Selatan tahun 2018 yang terindikasi menimbulkan kerugian negara Rp2 miliar.

(Sev)



TAGS :

Komentar