KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi terkait PT Jasindo

  • 20 Mei 2021 23:00 WITA
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru atas perkara dugaan korupsi terkait pembayaran komisi kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo (AJI) dalam penutupan asuransi oil dan gas pada BP Migas-KKKS tahun 2010-2012 dan tahun 2012-2014. Ada dua tersangka baru yang ditetapkan KPK.

Adapun, dua tersangka baru tersebut yakni, Direktur Keuangan dan Investasi PT AJI periode 2008-2016, Solihah (SLH) serta Pemilik PT Ayodya Multi Sarana (AMS), Kiagus Emil Fahmy Cornain. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka sejalan dengan ditingkatkannya proses penyelidikan menjadi penyidikan pada Oktober 2020, lalu.

Baca juga: Pimpinan KPK Pasrah Dilaporkan Pegawainya ke Dewas

"KPK selanjutnya melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan Oktober 2020 dengan menetapkan tersangka," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (20/5/2021).

Firli membeberkan, penyidikan kasus yang menyeret dua tersangka baru ini merupakan hasil pengembangan dari perkara yang menjerat Direktur Utama PT Jasindo periode 2011-2016, Budi Tjahjono. Budi Tjahjono telah divonis bersalah atas kasus ini.

Lebih lanjut, Firli membeberkan konstruksi perkara yang menjerat dua tersangka baru atas perkara ini. Di mana, guna memenuhi keinginan Budi yang mendoronga PT Jasindo menjadi leader konsorsium dalam penutupan asuransi proyek dan aset BP Migas-KKKS tahun 2009-2012 dengan dibantu Emil, melakukan lobi dengan beberapa pejabat di BP Migas. Sebelumnya PT AJI bersatus sebagai co-leader.

Atas bantuan Emil, Budi selanjutnya memberikan sejumlah uang dengan memanipulasi cara perolehannya seolah-olah menggunakan jasa agen asuransi bernama Iman Tauhid Khan (ITK), anak buah Emil. 

Baca juga: Aset Milik Tersangka BTS Disita oleh Kejagung

Sehingga, terjadi pembayaran komsisi agen dari PT AJI kepada Iman sebanyak Rp7,3 miliar. Padahal terpilihnya PT AJI sebagai leader dalam konsorsium penutupan asuransi di BP Migas melalui beauty contest tidak menggunakan agen.

"Di mana hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) dan Pasal 19 angka (2) Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) No. SK. 024 DMA/XI/2008 tanggal 17 November 2008 tentang Pola Keagenan Marketing Agency PT Asuransi Jasa Indonesia," kata Firli.

Dari uang sejumlah Rp7,3 miliar itu, sebanyak Rp6 miliar diserahkan Emil kepada Budi. Sedangkan Rp1,3 miliar sisanya digunakan untuk kepentingan Emil.

Menindaklanjuti perintah Budi agar PT AJI tetap menjadi leader konsorsium dalam penutupan asuransi proyek dan aset BP Migas-KKKS tahun 2012-2014, dilakukan rapat direksi yang di antaranya dihadiri oleh Solihah selaku Direktur Keuangan PT AJI.

Dalam rapat direksi tersebut diputuskan tidak lagi menggunakan agen Iman. Agen diganti dengan Supomo Hidjazie dan disepakati untuk pemberian komisi agen dari Supomo dikumpulkan melalui Solihah.

Dalam proses pengadaan penutupan asuransi proyek dan aset BP Migas-KKKS tahun 2012-2014 tersebut, Budi tetap menggunakan modus seolah-olah pengadaan tersebut didapatkan atas jasa agen asuransi Supomo tersebut dengan pembayaran komisi sejumlah USD600 ribu.

Baca juga: Firli Bahuri Cs Dilaporkan ke Dewas terkait Pembebastugasan 75 Pegawai KPK

Kemudian uang tersebut diberikan secara bertahap oleh Supomo kepada Budi melalui Solihah. Pembagiannya antara lain USD400 ribu guna keperluan pribadi Budi, sementara sisanya USD200 ribu untuk keperluan Solihah.

"Terkait fakta dugaan ini KPK akan mengembangkan lebih lanjut dalam proses penyidikan perkara ini," ucap Firli.

Atas perbuatannya tersebut, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(ads)



TAGS :

Komentar