Roni Bonsapia: 6 Poin Tuntutan Aksi Demo di Kampung Yenbekaki Tidak Berdasar

  • 25 Mei 2021 18:00 WITA

Males Baca?


MCWNEWS.COM, WAISAI - Kelompok masyarakat kampung Yenbekaki mengelar aksi Demo damai di kediaman Ketua Bamuskam Kampung Yenbekaki, Distrik Waigeo Timur Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Aksi demo damai digelar sekitar pukul10.00 WIT, Selasa (25/5/2021)

Aksi demo damai kelompok masyarakat kampung Yenbekaki dipimpin oleh koordinator lapangan Tobias Bonsapia, Kristian Weyai dan Albert Bonsapia. Dalam aksi tersebut ada 6 poin yang disampaikan, yakni 1.ADDS Tahap III tahun 2019 dan ADD tahun 2021, 2.Dana Otsus, 3.Dana Covid-19 tahun 2021. 4.Upah buruh tahun 2019-2020. 5.Pemerataan dan keadilan bagi masyarakat kampung Yenbekaki. 6.Tinjau kembali hasil Muscam tahun 2021.

Kepala Kampung Yenbekaki Roni Bonsapia kepada wartawan mengatakan sangat menyayangkan aksi demo damai yang dilakukan oleh kelompok masyarakat kampung Yenbebeki terhadap dirinya bersama aparatur kampung karena poin-poin yang disampaikan itu tidak mendasar sama sekali.

Baca juga: Sat Resnarkoba Polres Sorong Selatan Musnahkan Sabu dan Ganja.

"Saya sebagai Kepala Kampung Yenbekaki sangat menyayangkan dengan aksi demo damai masyarakat kampung Yenbekaki, pasalnya beberapa poin yang disampaikan dalam aksi tersebut tidak mendasar sama sekali, karena apa yang disampaikan dalam tuntutan itu sudah dilakukannya bersama aparatur kampung" ujar Roni Kepala Kampung, didampingi sekretaris Martinus Wambrauw.

Dijelaskan untuk masalah DDS tahun 2019 pada waktu itu pihaknya belum menjabat sebagai Kepala Kampung Yenbekaki. Sedangkan ADD 2021 menurutnya sudah digunakan sebagaimana peruntukannya sesuai dengan musyawarah kampung (Muskam), untuk Dana Otsus tahun 2020 sudah terealisasi sedangkan tahun 2021 dana Otsus belum keluar. 

"Mengenai dana Covid-19, sebesar 57 juta, pihaknya sudah membagikan kepada Tim satgas Covid yang bertugas di Kampung Yenbekaki sisanya atas kebijakan aparatur Kampung, sepakat membelikan sembako untuk dibagikan kepada masyarakat Kampung," ujar Roni.

Baca juga: Kapolri Minta Freeport Aktif Berpatisipasi Bangun Papua

Menurut dia, upah buruh hak-hak tersebut pasti dibayarkan, namun ADD tahap III belum diterima. Kalau sudah diterima akan disalurkan jadi hak buruh atau upah kepada yang berhak menerimanya, sesuai tuntutannya yakni upah buruh pekerjaaan 2 Unit rumah anggaran ADD tahun 2020

"Untuk pemerataan dan keadilan bagi masyarakat kampung tidak perlu disampaikan, karena selama menjabat sebagai kepala kampung dari tahun 2020 sudah banyak yang saya lakukan, bahkan penggunaan anggaran juga transparan sesuai hasil Muskam dan juga berbagai bantuan yang diterima sudah dibagikan kepada masyarakat," katanya.

Baca juga: Masyarakat Adat dan Pemprov Papua Barat Adakan Pertemuan Terkait Ganti Rugi

Terkait poin terakhir mengenai peninjauan kembali hasil musyawarah kampung tahun 2021. Menurut Roni pihaknya sebelum menggunakan dana kampung, sudah melalui mekanisme yang jelas. Mulai dari rencana anggaran pendapatan belanja kampung (APBK). Bersama Bamuskam dan juga melalui hasil musyawarah kampung (Muskam)

"Jadi kalau berbicara hal ini atau melakukan aksi demo damai harus memiliki data yang akurat, jangan mudah ditunggangi oleh orang lain," tegasnya.

Lanjut Roni, akan melaporkan aksi demo ini ke pihak kepolisian, karena sudah menyangkut nama baik sebagai pejabat kampung, agar kelompok masyarakat yang melakukan aksi ini, secepatnya mengklarifikasi poin-poin tuntutannya. (Isak)



TAGS :

Komentar