Buntut Polemik TWK, 51 Pegawai Bakal 'Tersingkir' dari KPK

  • 25 Mei 2021 22:35 WITA
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Para Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo rampung membahas nasib 75 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Pembahasan tersebut menghasilkan sebuah keputusan.

Adapun, keputusan yang diambil oleh para petinggi lembaga negara itu yakni bakal memberhentikan 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK. Keputusan tersebut tentu menjadi keputusan pahit bagi 51 pegawai KPK. Sebab dalam waktu dekat, mereka akan 'disingkirkan' dari tempatnya berjuang memberantas korupsi.

"Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor, tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konpers di kantor BKN Jakarta, Selasa (25/5/2021).

Baca juga: KPK Kumpulkan Data terkait Dugaan Korupsi Besar di Papua

Sementara itu, kata Alex -sapaan karib Alexander Marwata-, sebanyak 24 pegawai KPK lainnya yang tidak lulus TWK, dinyatakan masih bisa untuk dilakukan pembinaan. Kedepan, 24 pegawai KPK tersebut akan dites ulang wawasan kebangsaannya sebelum nantinya diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Dari hasil pemetaan oleh asesor, dan kemudian kita sepakati bersama dari 75 itu, dihasilkan bahwa ada 24 pegawai dari 75 tadi yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Sebelum diangkat menjadi ASN," beber Alex.

"Sedangkan yang 51 orang, ini kembali lagi dengan asesor, warnanya dia bilang udah merah dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan, terhadap 24 orang tadi nanti akan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan," imbuhnya.

Sebelum mengikuti tes wawasan kebangsaan kembali, disyaratkan Alex, 24 pegawai itu diminta menandatangani kesediaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dan pada saat setelah selesai pendidikan dan pelatihan wawasan kebangsaan serta bela negara.

Baca juga: Hari Ini, Pimpinan KPK dan Menpan RB Bakal Bahas Nasib Novel Baswedan Dkk di Kantor BKN

"Kalau kemudian yang bersangkutan itu tidak lolos yang bersangkutan tidak bisa diangkat menjadi ASN," ungkapnya.

Alex membeberkan hasil keputusan yang berkaitan dengan pemberhentian 51 pegawai KPK tersebut. Di mana, kata Alex, para pegawai KPK wajib memiliki asepek kecintaan terhadap tanah air, kesetiaan pada Pancasila, dan bebas dari radikalisme serta organisasi terlarang.

Baca juga: Firli Bahuri Disebut Minta BAP Perkara Korupsi Tanjungbalai, Apa Kata KPK?

"Kami sangat memahami bahwa pegawai KPK harus berkualitas. Karena itu, KPK harus berusaha membangun SDM tidak hanya aspek kemampuan, tapi juga aspek kecintaan pada tanah air, bela negara, dan kesetiaan pada Pancasila, UU, NKRI dan pemerintah yang sah dan bebas dari radikalisme dan organisasi terlarang," paparnya.

"Selanjutnya, sebagai tindak lanjut arahan presiden, KPK bekerja sama dengan LAN RI dan dengan pihak yang memiliki kompetensi dan wawasan kebangsaan yang 24 pegawai tadi KPK akan kerja sama dengan pihak lain, karena KPK tidak punya kompetensi untuk membentuk SDM dan wawasan kebangsaan terhadap cinta tanah air itu," pungkasnya.

Sejauh ini, belum diketahui siapa saja 51 pegawai KPK yang dinyatakan dipecat dari lembaga antirasuah. Pun demikian 24 pegawai yang dinyatakan bisa dibina kembali lewat pendidikan bela negara dan tes wawasan kebangsaan.

(ads)



TAGS :

Komentar