Direktur LBH Gerimis PB: Laporan Rico Sia ke KPK Salah Alamat

  • 26 Mei 2021 10:42 WITA
Direktur LBH Gerimis, Yosep Titirlolobi, SH
Males Baca?


MCWNEWS.COM, SORONG - Pelaporan Anggota DPR RI Rico Sia kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dinilai praktisi Hukum Muda Papua Barat tidak tepat.

Adalah Yosep Titirlolobi, SH yang juga menjabat Direktur LBH Gerimis Papua Barat ini mengatakan laporan Rico dinilai salah alamat.

Karena menurutnya, kasus Wanprestasi yang diadukan Rico tidak ada unsur KKN didalamnya, karena menurut Yosep, kasus yang terjadi bukan personal, melainkan atas nama produk Negara.

Baca juga: Praktisi Hukum Adi Suparto Mendesak Ketua KPK Segera Periksa Azis Syamsudin

"Ini sangat keliru dan salah sasaran. Kasus Wanprestasi yang diputus PN Sorong No. 69/PDT.G/2019/PN.Sor tertanggal 30 Oktober 2019 lalu itu jelas tidak ada unsur KKN,"kata Yosep, Rabu (26/5/2021) di Sorong.

Dijelaskan, kerugian negara yang dituduhkan Rico, yakni senilai Rp 18 Miliar memang sudah menjadi putusan Pengadilan, dan kasus ini berjalan sejak setahun lalu.

"Ini prodak Negara artinya yang memerintahkan perdamaian itu juga Negara sehingga negara dalam hal ini Pemprov Papua Barat menyadari dan harus patuh kepada putusan itu, akan tetapi sebagai praktisi hukum saya melihat tidak ada unsur Tipikor disitu" ujar Yosep.

Yosep yang juga anggota Advokat Muda Peradi SaiJeniver Gersang ini, menyebut, langkah Rico Sai, juga mencederai sesama kader Partai DPD Nasdem.

"Apa lagi Rico Sia adalah publik figur ko pemahamannya hanya sampai disitu dan masyarakat Papua Barat tahu bahwa Gubenur dan Rico Sia sendiru satu partai dengan Gubenur dimana Gubenur sendiri adalah Ketua DPD Nasdem Papua Barat sedangkan Rico Sia sendiri sebagai anggota DPR-RI dari Partai Nasdem Dapil Papua Barat, kalau saya melihat Ini seperti ada udang dibalik batu", ungkap Yosep.

Baca juga: Roni Bonsapia: 6 Poin Tuntutan Aksi Demo di Kampung Yenbekaki Tidak Berdasar

Menurut yosep dari kacamata hukum, dirinya melihat memang betul Akta perdamaian atau akta van Dading memiliki kekuatan hukum sama seperti putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak bisa diajukan banding maupun kasasi karena akta perdamaian itu memiliki kekuatan eksekutorial tetapi ada pengecualian yang memungkinkan sehingga suatu akta perdamaian bisa dituntut pembatalannya apabila isinya bertentangan dengan undang-undang,

Hal ini dapat dilihat dalam Yurisprudensi MA No. 454 K/Pdt/1991 yang merumuskan norma, akta perdamaian dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan undang-undang.

"Jadi menurut pandangan saya pemerintah provinsi Papua Barat dalam hal ini Gubenur Papua barat tidak usah perlu cemas dan tidak perlu membayar Rico Sia karena masih ada langkah hukum lain. Karena Rico Sia sebagai penggugat menurut hemat saya akan menemui kesulitan apabila mengajukan sita eksekusi atas obyek sengketa yang sudah menjadi barang milik Negara/ Daerah," tegasnya.

Sebagaimana hal ini diatur dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang menyatakan bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap 
uang atau surat berharga milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

Dengan adanya larangan peletakan sita atas aset Pemerintah Daerah yang menjadi sengketa, maka upaya pihak penggugat akan terhenti sampai dengan penetapan pemberian peringatan (aanmaning) kepada pihak pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov Papua Barat.

Baca juga: Praperadilan SP3 Kasus Dugaan Korupsi di Setda Sorong Selatan Mulai Disidang

Setelah tenggat waktu penetapan pemberian peringatan terlampaui, tidak ada upaya lagi yang dapat dilakukan penggugat untuk menjalankan isi putusan, sehingga penggugat hanya dapat menunggu iktikad baik dari Pemprov Papua Barat dalam hal ini Gubenur Papua Barat.

Apabila penggugat dalam hal ini Rico Sia ingin melakukan upaya eksekusi maka Pemerintah provinsi Papua barat dalam hal ini Gubenur Papua Barat atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat bisa melakukan perlawanan terhadap upaya eksekusi.

"Contoh DPRD Provinsi Papua Barat atau Badan Keuangan Provinsi Papua Barat Bisa Melakukan Perlawanan sebagai pihak ke Tiga. Jadi bagi saya akta perdamaian antara Rico Sia dan Gubenur Papua barat menurut saya semua belum final dan jalan masih panjang," pungkasnya.

(charles)



TAGS :

Komentar