Polemik Pemecatan 51 Pegawai KPK Bakal Dibawa ke MK

  • 27 Mei 2021 14:35 WITA
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) berencana membawa polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berdampak pada pemecatan 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK). MAKI bakal menguji materi terkait pemecatan 51 pegawai KPK yang tidak lulus TWK tersebut.

Langkah uji materi itu dilakukan karena putusan MK menyatakan bahwa proses peralihan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh merugikan pegawai KPK. Hal itu, kata Boyamin Saiman berbanding terbalik dengan keputusan pimpinan KPK, Kepala BKN, dan Menpan RB, yang tenyata masih tetap memberhentikan 51 pegawai lembaga antirasuah.

"Atas dasar polemik tersebut, MAKI akan mengajukan uji materi ke MK dengan maksud menjadikan pertimbangan putusan MK menjadi lebih kuat dan mengikat dengan cara pertimbangan menjadikan amar putusan Mahkamah Konsitusi. Kalau dulu hanya berupa pertimbangan, maka nantinya akan menjadi Putusan akhir dari produk MK," beber Boyamin melalui pesan singkatnya, Kamis (22/5/2021).

Baca juga: Buntut Polemik TWK, 51 Pegawai Bakal 'Tersingkir' dari KPK

Merujuk materi Judicial Review revisi UU KPK Nomor 19 tahun 2019, di mana, pertimbangan putusan MK terkait peralihan pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan KPK. Putusan itu  dikuatkan menjadi amar putusan dengan cara menguji Pasal 24 dan Pasal 69C UU No 19 tahun 2019 (UU Revisi KPK).

Sementara Pasal 24 Ayat ( 2 ) menyatakan, pegawai KPK merupakan anggota korps profesi pegawai ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun, penyempurnaan penyebutan yakni, ketentuan mengenai tata cara pengangkatan pegawai KPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: KPK Kumpulkan Data terkait Dugaan Korupsi Besar di Papua

Atas dasar itu, Boyamin menekankan bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai peralihan menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun.

"Pegawai KPK tidak boleh diberhentikan sepanjang tidak melanggar hukum berdasar putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan atau tidak melanggar etik berat berdasar putusan Dewan Pengawas KPK," bebernya.

"Rencana uji materi ini akan diajukan minggu depan," imbuhnya.

(ads)



TAGS :

Komentar