KPK Tetapkan Mantan Dirut Sarana Jaya dan Bos PT Adonara Propertindo Tersangka Korupsi

  • 27 Mei 2021 23:35 WITA
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat menggelar konpers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (27/5/2021).
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan (YRC) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan lahan di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Kota Jakarta Timur.

Selain Yoory, KPK juga menetapkan dua orang dan satu korporasi sebagai tersangka lainnya dalam perkara ini. Dua orang tersangka lainnya itu yakni, Dirut PT Adonara Propertindo, Anja Runtunewe (AR) dan Wakilnya, Tommy Adrian (TA). Sedangkan satu tersangka korporasi yakni, PT Adonara Propertindo.

"Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada tanggal 24 Februari 2021, dengan menetapkan empat tersangka," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat menggelar konpers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (27/5/2021).

Baca juga: Polemik Pemecatan 51 Pegawai KPK Bakal Dibawa ke MK

Sejalan dengan pernyataan Ghufron, Plh Deputi Penindakan KPK, Setyo Budiyanto membeberkan konstruksi perkara ini. Di mana, awal mula perkara ini terjadi ketika adanya kesepakatan jual-beli lahan antara Yoory Pinontoan dengan Anja Runtunewe. 

Yoory Pldisebut melakukan kesepakatan dengan Anja berkaitan dengan pembelian lahan di daerah Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur, pada 8 April 2019. Dalam hal ini, Yorry disebut sebagai pihak pembeli. Sedangkan Anja merupakan pihak penjual tanah.

Baca juga: KPK Kumpulkan Data terkait Dugaan Korupsi Besar di Papua

Setelah dilakukan kesepakatan, terjadi pembayaran awal sebesar 50 persen atau sejumlah Rp108,9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtunewe pada Bank DKI. Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory, dilakukan pembayaran oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya kepada Anja Runtunewe sebesar Rp43,5 miliar.

KPK menemukan dugaan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan pengadaan tanah di Munjul tersebut. Adapun, perbuatan melawan hukum tersebut meliputi, tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah; tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait.

Baca juga: Buntut Polemik TWK, 51 Pegawai Bakal 'Tersingkir' dari KPK

Kemudian, beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate: serta adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja Runtunewe dan Periksa PT Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan. Perbuatan itu kemudian diduga mengakibatkan kerugian negara sekira Rp152,5 miliar.

"Atas perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp152,5 miliar," kata Setyo Budiyanto.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(ads)



TAGS :

Komentar