DAP Doberay Segera Panggil Rico Sia Terkait Pengaduan Tokoh Adat Arfak

  • 28 Mei 2021 16:30 WITA
Males Baca?


MCWNEWS.COM, MANOKWARI - Berdasarkan pengaduan dari Tokoh Besar Masyarakat Adat Arfak, Obet Arik Ayok Rumbruren, terkait jumlah suaranya yang diduga diambil oleh Rico Sia sesama calon legislatif (Caleg) DPR RI periode 2019-2024.

Menurut Mananwir Paul Finsen Mayor, Ketua DAP Wilayah III Doberay Papua Barat, ada pengaduan yang diterima, setelah terpilih sebagai anggota DPR RI, Rico Sia tidak mau bertemu dengan Obet Arik Ayok Rumbruren sesama Caleg DPR RI, yang mana suaranya diduga ditambahkan kepada Rico Sia, sehingga bisa lolos ke Senayan.

Baca juga: Direktur LBH Gerimis PB: Laporan Rico Sia ke KPK Salah Alamat

"Berdasarkan informasi dari Obet Arik Ayok Rumbruren, sebenarnya tidak ada kursi dari Nasdem provinsi Papua Barat yang lolos ke Senayan, tetapi karena diduga ada penggabungan suara, maka bisa memenuhi syarat untuk lolos ke Senayan. Oleh sebab itu, untuk menghindari Konflik Antara Obet Arik Ayok Rumbruren yang juga adalah Ketua Dekrit Tim 315 yang menghadirkan Provinsi Papua Barat, maka Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay/Papua Barat sebagai rumah besar masyarakat adat Papua Barat, memutuskan untuk memanggil Rico Sia, sehingga masalah ini bisa segera diselesaikan dengan baik," jelas Mananwir.

Baca juga: Gugatan Sengketa Lahan di Kuta Utara, Hakim Gelar Sidang Pemeriksaan Setempat

Lanjut Mananwir, hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 18b ayat 2, UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 67, Undang-Undang 21 Tahun 2001, BAB XIV Kekuasaan Peradilan Adat, pasal 50 ayat 2 dan pasal 5. Maka Dewan Adat Wilayah III Doberay/ Papua Barat melayangkan surat perihal undangan, untuk hadir dan memberikan klarifikasi dan penyelesaian masalah, yang dimediasi oleh Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay/Papua Barat berdasarkan Pengaduan dari Tokoh Besar Masyarakat Adat Arfak, Obet Arik Ayok Rumbruren.

Baca juga: Diduga Langgar Tata Ruang, Gus Marhen Diadukan ke Polosi

"Peradilan Adat dilaksanakan oleh Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay/Papua Barat dengan mengikuti proses Peradilan Adat yang telah turun temurun ada di Tanah Papua, serta dilaksanakan berdasarkan amanat UU Otonomi Khusus BAB XIV- Kekuasaan Peradilan Adat, pasal 50 dan pasal 53," imbuhnya.

Ditambahkannya, sebenarnya ini kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang harus diselesaikan dengan baik, maka Dewan Adat akan memediasi sehingga ada solusi alternatif.

"Apalagi keduanya berasal dari Partai Nasdem Provinsi Papua Barat dan juga Anak Papua dari Provinsi Papua Barat, makanya akan diupayakan untuk pertemuan kedua belah pihak," pungkas Mananwir.

(rls)



TAGS :

Komentar