Rumah Sakit Milik Terdakwa Rohadi Dijadikan Tempat Isolasi Pasien Covid-19

  • 28 Mei 2021 17:20 WITA
RS Reysa milik terdakwa Rohadi
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Rumah Sakit Reysa yang berlokasi di Desa Cikedung Lor, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, bakal dijadikan tempat isolasi pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19. Diketahui, RS tersebut milik mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sekaligus terdakwa kasus dugaan korupsi, Rohadi.

Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah menyerahkan RS tersebut untuk selanjutnya dikelola oleh Pemkab Indramayu guna tempat isolasi pasien Covid-19. Penyerahan itu sejalan dengan putusan Ketua Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  Nomor : 04/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 19 April 2021 terkait perkara Rohadi.

Baca juga: KPK-Kejaksaan Tangkap Buronan Kasus Korupsi Rp4,5 Miliar

"Adapun, pertimbangan pelaksanaan penetapan dimaksud adalah dalam rangka kepentingan sosial kemanusiaan dengan memberikan izin kepada Pemkab Indramayu memanfaatkan gedung Ex-Rumah Sakit Reysa di Desa Cikedung Lor Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu dijadikan sebagai tempat untuk karantina atau isolasi pasien terkonfirmasi Covid-19 yang Asymtomatik di Kabupaten Indramayu," kata Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (28/5/2021).

"Dalam pelaksanaan pemanfaatan RS Reysa tersebut, kedepan KPK akan terus melakukan koordinasi dengan pihak Pemkab Indramayu hingga perkara ini berkekuatam hukum tetap," imbuhnya.

Baca juga: KPK Tetapkan Mantan Dirut Sarana Jaya dan Bos PT Adonara Propertindo Tersangka Korupsi

Sekadar informasi, mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi didakwa menerima suap dan gratifikasi terkait pengurusan sejumlah perkara. Tak hanya itu, Jaksa juga mendakwa Rohadi melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas hasil uang suap dan gratifikasi yang diterimanya.

Dalam perkaranya, Rohadi didakwa menerima suap dengan total Rp4.663.500.000 (Rp4,6 miliar); kemudian gratifikasi dengan nilai Rp11.518.850.000 (Rp11,5 miliar). Sedangkan terkait perkara TPPU, Rohadi didakwa mencuci uang hasil suap dan gratifikasinya sejumlah Rp40.598.862.000 (Rp40,5 miliar).

Baca juga: Korupsi Lahan di Jakarta, Eks Dirut PT Sarana Jaya Dijebloskan ke Penjara

Atas perbuatan suapnya, Rohadi didakwa dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Terkait gratifikasi, Rohadi didakwa dengan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sedangkan terkait TPPUnya, perbuatan Rohadi didakwa melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

(ads)



TAGS :

Komentar