Hari Ini, MAKI Daftarkan Uji Materi terkait Polemik TWK Pegawai KPK ke MK

  • 31 Mei 2021 12:03 WITA
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) berencana mendaftarkan uji materi terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terkait alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Mahkamah Konstitusi (MK), pada hari ini, Senin (31/5/2021).

MAKI mengajukan uji materi ke MK karena terdapat 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK. Di mana setelah dilakukan rapat koordinasi antara pimpinan KPK, Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kemenpan RB, 51 dari 75 pegawai yang tidak lulus TWK tersebut dinyatakan dipecat alias diberhentikan sebagai bagian dari KPK.

Baca juga: Rumah Sakit Milik Terdakwa Rohadi Dijadikan Tempat Isolasi Pasien Covid-19

"Berdasar pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dibacakan pada tanggal 4 Mei 2021 menyatakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan Pegawai KPK," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman melalui pesan singkatnya, Senin (31/5/2021).

"Namun nyatanya, saat ini pimpinan KPK berlawanan dengan pertimbangan putusan MK tersebut yaitu hendak memberhentikan 51 Pegawai KPK yang berstatus 'merah' dan 'tidak bisa dibina lagi'," imbuhnya.

Baca juga: Korupsi Lahan di Jakarta, Eks Dirut PT Sarana Jaya Dijebloskan ke Penjara

Atas dasar polemik tersebut, kata Boyamin, MAKI akan mengajukan uji materi ke MK dengan maksud menjadikan pertimbangan putusan MK menjadi lebih kuat dan mengikat dengan cara pertimbangan putusan menjadikan amar putusan Mahkamah Konsitusi.

"Jadi kalau dulu hanya berupa Pertimbangan, maka nantinya akan menjadi Putusan akhir dari produk MK," ungkapnya

Berdasarkan materi Judicial Review Revisi UU KPK Nomor 19 tahun 2019, kata Boyamin, pertimbangan putusan MK terkait peralihan pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan KPK dikuatkan menjadi amar putusan dengan cara menguji Pasal 24 dan Pasal 69C UU No 19 tahun 2019 (UU Revisi KPK).

Adapun, Pasal 24 Ayat ( 2 ) ( 3 ) tersebut berbunyi :

(2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. penyempurnaan penyebutan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 69C :

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling larna 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: KPK-Kejaksaan Tangkap Buronan Kasus Korupsi Rp4,5 Miliar

Pasal pasal tersebut akan dimintakan kepada MK berupa pemaknaan sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai peralihan menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun;

2. Pegawai KPK tidak boleh diberhentikan sepanjang tidak melanggar hukum berdasar putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan atau tidak melanggar etik berat berdasar putusan Dewan Pengawas KPK.

Setelah mengajukan permohonan uji materi ke MK, maka selanjutnya MAKI akan meminta kepada KPK, BKN dan KemenPAN-RB tidak melakukan upaya pemberhentian 51 Pegawai KPK sebelum ada putusan MK. 

"Kami juga meminta kepada 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara penuh sebagaimana sebelumnya. Semoga MK mengabullan permohonan uji materi ini," pungkasnya.

(ads)



TAGS :

Komentar