Kemendagri Desak Pemda Agar Percepat Penyerapan APBD 2021

  • 02 Juni 2021 22:45 WITA
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Jadi Narasumber di Diskusi 'Akselerasi PEN Dorong Pembangunan'
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 yang mencapai Rp1.199,36 triliun. Sebab, hingga saat ini, realisasi APBD baru mencapai 21,98 persen.

"Kami sangat berharap pemerintah daerah bisa segera mengakselerasi penyerapan APBD hingga berkontribusi ke angka pertumbuhan ekonomi nasional yang kita targetkan 7 persen pada kuartal II tahun ini," kata Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Moch Adrian dalam Dialog Produktif Akselerasi PEN Dorong Pembangunan yang diselenggarakan KPCPEN, di FMB9ID_IKP, Rabu (2/6/2021).

Baca juga: Korupsi Tanah di Jakarta, KPK Jebloskan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo ke Penjara

Adrian mengimbau pemerintah daerah fokus membelanjakan APBD untuk hal-hal yang bersifat produktif. Kemendagri telah memberikan rambu-rambu dalam bentuk 12 kebijakan yang prinsipnya memberikan arahan pada Pemda dalam mendorong akselerasi PEN yang bersumber dari APBD

"Belanja-belanja yang bersifat program padat karya sehingga berdampak pada penurunan pengangguran akibat Covid-19," ujarnya. 

Baca juga: 1.271 Pegawai KPK yang Lolos TWK Resmi Berstatus ASN

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Endra Atmawidjaja menyatakan, pihaknya juga terus melaksanakan sejumlah pembangunan di berbagai daerah selama pandemi. Hal itu, agar anggaran negara terus berputar.

"Karena dengan pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja dan industri di sekitarnya juga turut tumbuh selama proses pembangunan berlangsung," kata Endra. 

Baca juga: Diyakini Terima Suap, Penyidik asal Polri Stepanus Robin Dipecat dari KPK

Menurut Endra, berkaitan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian PUPR fokus pada 5 program prioritas nasional selama pandemi. Salah satunya, adalah program padat karya tunai senilai Rp23,24 triliun.

"Ini dalam rangka membuka lapangan pekerjaan sampai ke pelosok pedesaan melalui 20 kegiatan seperti reservasi jalan, perbaikan drainase, mengecat jembatan dan lain-lain, realisasinya sudah mencapai 40 persen yang kami perkirakan bisa menyerap 1,2 juta 
tenaga kerja," terang Endra.

Adapun, empat fokus pembangunan lainnya dari Kementerian PUPR di masa pandemi adalah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dengan alokasi sebesar Rp3,8 triliun. Pembangunan proyek ketahanan pangan Rp34,3 triliun, pembangunan infrastruktur sektor 
Informasi, Komunikasi dan Teknologi Rp420 miliar, serta pembangunan kawasan industri Rp9,83 triliun.

(ads)



TAGS :

Komentar