KPK Endus Potensi Korupsi Pemanfaatan Lahan di Papua

  • 03 Juni 2021 09:50 WITA
KPK Hadiri Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria di Papua Barat

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar pemerintah daerah melakukan pembenahan pemanfaatan lahan bekas konsesi sawit di Papua. Sebab, berdasarkan hasil kajian, KPK mengendus adanya potensi korupsi dalam pemanfaatan lahan di Papua. KPK meminta agar masyarakat adat Papua mendapat prioritas dalam pengelolaan lahan bekas konsesi sawit.

Demikian disampaikan Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah V KPK Dian Patria pada saat mengikuti rapat koordinasi (rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Papua Barat di Hotel Aston Manokwari, Rabu, 2 Juni 2021, kemarin.

"KPK melakukan kajian SDA sudah lama sekali. Salah satu temuan kajian waktu itu baru kita ketahui sejak Indonesia merdeka baru 11 persen dari 124 juta hektar hutan yang dikukuhkan. Artinya, ada banyak potensi korupsi dan moral hazard di sana," kata Dian Patra.

Baca juga: Kemendagri Desak Pemda Agar Percepat Penyerapan APBD 2021

Lebih lanjut, Dian menekankan, pembahasan masalah Sumber Daya Alam (SDA) di Papua perlu melibatkan lintas Dirjen, Kementerian bahkan Pemda. Oleh karenanya, KPK mendorong terlaksananya penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan dengan 13 Kementerian yang disaksikan Presiden di Istana Negara.

Dian menjelaskan, KPK telah melakukan beberapa kajian terkait SDA dan menemukan permasalahan tidak hanya terkait kawasan hutan, tetapi pertambangan, perkebunan dan lain sebagainya termasuk sawit. KPK menilai masih banyak diperlukan pembenahan di sektor SDA.

Baca juga: Korupsi Tanah di Jakarta, KPK Jebloskan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo ke Penjara

"Kenapa KPK masuk ikut mengurusi sektor ini? Waktu itu kita punya data 11 ribu izin usaha pertambangan di mana 6.500 diantaranya sudah dicabut. Namun kami juga menemukan banyak ketidaksesuaian data lainnya dan potensi pelanggaran atau penyimpangan sangat besar. Istilahnya KPK masuk beyond corruption, karena biasanya dibalik penyimpangan ada korupsi. Kita dorong di perbaikan sistem," jelas Dian.

KPK juga mengapresiasi evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit yang telah disepakati oleh 8 Kabupaten dan Provinsi di Papua Barat untuk menyelamatkan kawasan hutan. Total luas wilayah konsesi yang dievaluasi mencapai 646 ribu hektar.

Baca juga: 1.271 Pegawai KPK yang Lolos TWK Resmi Berstatus ASN

Adapun, salah satu rekomendasi dari hasil evaluasi adalah pemberian sanksi sampai dengan pencabutan izin 24 perusahaan. Per 2 Juni 2021, sebanyak 14 izin konsesi perkebunan kelapa sawit dengan luas 312 ribu hektar telah dicabut.

Hadir pada saat kegiatan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surya Tjandra selaku Koordinator Nasional GTRA menyampaikan reforma agraria dalam konteks Papua Barat diharapkan inklusif dan sensitif dengan kebutuhan masyarakat adat.

"Luas wilayah Papua Barat 10,2 juta hektar. 90 persen atau 9 juta hektar merupakan kawasan hutan. Tidak serta merta rencana di pusat bisa diterapkan di tanah Papua. Kita perlu koordinasi lebih sering. Reforma agraria harus sediakan ruang hidup masyarakat hukum adat yang profesional dan berkepastian hukum," ujar Surya Tjandra di hadapan peserta yang hadir.

Terakhir, KPK berharap rencana aksi yang dilakukan tidak berhenti hanya di pencabutan perizinan saja. Sebagai langkah selanjutnya, KPK berharap perlu sinergi intensif para pihak dalam mendukung prioritas pengelolaan wilayah eks konsesi sawit ini oleh masyarakat adat karena ujung dari pemberantasan korupsi adalah kesejahteraan rakyat.

"Kegiatan ini belum ada contohnya di daerah lain. Kita harus gerak cepat karena masyarakat sudah menunggu. Di atas kertas kita dorong, tapi di lapangan juga kita pastikan beres masalahnya. Kita kunci wilayah, lakukan pemetaan marga dan pastikan ada peraturan. Lalu secara paralel kita siapkan masyarakat adat untuk pengelolaan ke depan berbasis kearifan lokal, biodiversity dan sustainability," pungkas Dian.

(ads)



TAGS :

Komentar