Dipanggil soal Polemik TWK, Pimpinan KPK Malah Surati Komnas HAM

  • 08 Juni 2021 12:30 WITA

Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memanggil lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini. Firli Bahuri Cs diminta oleh Komnas HAM hadir untuk mengklarifikasi terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan bahwa para pimpinan telah menerima surat panggilan dari Komnas HAM tersebut. Para pimpinan, kata Ali, menghargai dan menghormati tugas Komnas HAM dalam menindaklanjuti aduan dari 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK.

Baca juga: Sidang Suap Juliari Ungkap Fee Bansos Corona untuk Anggota BPK Hingga Pejabat Kemensos

"Tentu pimpinan KPK sangat menghargai dan menghormati apa yang menjadi tugas pokok fungsi Komnas HAM sebagaimana tersebut didalam ketentuan yang berlaku saat ini," kata Ali melalui keterangan resminya, Selasa (8/6/2021).

Ali enggan menjawab secara jelas terkait kehadiran pimpinan KPK dalam pemanggilan Komnas HAM tersebut. Ia hanya memastikan bahwa para pimpinan telah mengirimkan surat balasan ke Komnas HAM terkait pemanggilan tersebut. Inti dari isi surat tersebut, dibeberkan Ali, mempertanyakan apa pelanggaran HAM para pimpinan terkait alih status pegawai KPK.

Baca juga: KPK Setor Uang Rp12,5 Miliar Milik Imam Nahrawi ke Kas Negara

"Tindak lanjut surat dimaksud, Senin, 7 Juni 2021 Pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK," beber Ali.. 

Diterangkan Ali, proses peralihan status pegawai KPK merupakan perintah Undang-Undang. Kata Ali, para pimpinan hanya menjalankan perintah UU untuk mengalihkan status pegawai KPK menjadi ASN. Proses peralihan itu, dilakukan KPK dengan menggandeng sejumlah pihak lainnya seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Pelaksanaan TWK dilakukan oleh BKN bekerjasama dengan lembaga terkait lainnya melalui proses yang telah sesuai mekanisme sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.

Sekadar informasi, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk pegawai KPK dalam rangka alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) menuai polemik dari berbagai pihak. Sebab, sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus asesmen tersebut. Padahal, 75 pegawai itu dinilai berintegritas selama bekerja di KPK.

Setelah muncul sejumlah kritikan dan masukan dari berbagai pihak termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), pimpinan KPK bersama BKN, Kemenpan RB, dan Kemenkumham, menggelar rapat koordinasi. Hasil rapat memutuskan bahwa 51 dari 75 pegawai yang tidak lulus akan diberhentikan. Sedangkan 24 lainnya bakal dibina kembali untuk bisa bergabung dengan KPK.

(ads)



TAGS :

Komentar