Firli Bahuri Cs Tolak Penuhi Panggilan Komnas HAM, MAKI Bakal Uji Materi ke MK

  • 10 Juni 2021 22:35 WITA
Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kompak menolak untuk memenuhi panggilan Komnas HAM terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Firli Bahuri Cs justru mempertanyakan pelanggaran HAM apa dalam pelaksanaan alih status pegawai KPK tersebut. 

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman merasa geram dengan kelakuan para pimpinan KPK tersebut. Bertalian dengan itu, Boyamin berencana mengajukan uji materi terkait Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Alasan penolakan hadir panggilan Komnas HAM tersebut telah membuat polemik pro dan kontra sehingga MAKI akan berinisiatif mengajukan Uji Materi Undang-Undang HAM," kata Boyamin melalui keterangan resminya, Kamis (10/6/2021).

Baca juga: Novel Baswedan Cs Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar ke Dewas

"Dengan maksud, menguji efektifitas Komnas HAM dalam menjalankan tugas dan wewenangnya termasuk kewenangan memanggil seseorang untuk diklarifikasi atau didengar keterangannya terkait aduan dugaan pelanggaran HAM," imbuhnya.

Adapun, dibeberkan Boyamin, bahan materi yang akan diuji materi yakni berkaitan dengan pasal-pasal yang diatur Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terhadap UUD 1945 :

1. Pasal 89 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi "Komnas HAM berwenang melakukan pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya"

Pasal itu diangggap bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai berlaku terhadap semua WNI, instansi pemerintah dan badan hukum swasta kecuali terhadap Ketua KPK Firli Bahuri dan atau Pimpinan KPK lainnya.

2. Pasal 94 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang berbunyi, "Pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Ayat (3) huruf c dan d, wajib memenuhi permintaan Komnas HAM" 

Pasal itu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "berlaku terhadap semua WNI, instansi pemerintah dan badan hukum swasta kecuali terhadap Ketua KPK Firli Bahuri dan atau Pimpinan KPK lainnya".

3. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM  yang berbunyi, "Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Baca juga: Diduga Terlibat Suap Walkot Tanjungbalai, KPK Kantongi Pengakuan Azis Syamsuddin

Pasal tersebut, menurut Boyamin, bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "berlaku terhadap semua WNI, instansi pemerintah dan badan hukum swasta kecuali terhadap Ketua KPK Firli Bahuri dan atau Pimpinan KPK lainnya".

Boyamin mengaku memahami panggilan Komnas HAM berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia (WNI) secara pribadi, dari instansi pemerintah, ataupun lembaga swasta tanpa terkecuali. Sehingga, ia menilai, penolakan Firli Bahuri atas panggilan Komnas HAM adalah bentuk imunitas atau kekebalan istimewa sehingga perlu diatur khusus dalam Undang Undang HAM.

"Sekali lagi ini untuk memberikan hak istimewa kepada Firli Bahuri dari panggilan Komnas HAM," tegasnya.

(ads)



TAGS :

Komentar