Diadukan Pegawainya soal TWK, Pimpinan KPK Klarifikasi ke Ombudsman

  • 10 Juni 2021 23:15 WITA
Nurul Ghufron (kanan) mendatangi Ombudsman untuk memberikan klarifikasi terkait polemik TWK
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron bersama dengan Sekjennya, Cahya Harefa dan tim biro hukum lembaga antirasuah mendatangi kantor Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada hari ini. Kedatangan mereka untuk mengklarifikasi terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Polemik TWK tersebut berujung di Ombudsman setelah dilaporkan oleh para pegawai non-aktif KPK. Di mana, sebanyak 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh pimpinannya berkaitan dengan alih status menjadi ASN.

Ghufron mengaku banyak yang diklarifikasi kepada Ombudsman berkaitan dengan alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pertemuan hari ini. Salah satu yang paling penting untuk diklarifikasi, kata Ghufron, terkait dasar pelaksanaan TWK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Baca juga: Firli Bahuri Cs Tolak Penuhi Panggilan Komnas HAM, MAKI Bakal Uji Materi ke MK

"Apa yang kami jelaskan? tentu KPK sebagai bagian dari lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang bertugas menegakkan dan memberantas tindak pidana korupsi, menyampaikan tiga hal pokok," beber Ghufron saat konpers di kantor Ombudsman, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/6/2021).

Dibeberkan Ghufron, salah satu yang dijelaskan kepada Ombudsman yakni bahwa KPK memiliki landasan untuk melaksanakan pengalihan status pegawainya menjadi ASN. Landasan itu, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Baca juga: Diduga Terlibat Suap Walkot Tanjungbalai, KPK Kantongi Pengakuan Azis Syamsuddin

"Dari Undang-Undang KPK tersebut, kemudian secara teknis diatur lebih lanjut dalam PP 41/2020. Selanjutnya PP 41/2020 tersebut lebih detail secara teknis diatur lebih lanjut oleh KPK dengan Perkom Nomor 1/2021," ungkap Ghufron.

"Landasannya untuk membuat Perkom, Pasal 6 PP 41 2020, itu landasan kewenangan KPK untuk mengatur, untuk melaksanakan dan kemudian mulai dari kebijakan, regulasi, dan melaksanakan alih status pegawai KPK ke ASN," imbuhnya.

Yang kedua, sambung Ghufron, dirinya menjelaskan terkait prosedur pelaksanaan alih status pegawai KPK. Adapun, yang dijelaskan Ghufron kepada Ombudsman yakni terkait prosedur-prosedur pembentukan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 dan pelaksanaannya.

Baca juga: Novel Baswedan Cs Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar ke Dewas

"Pelaksanaan alih status pegawai KPK yang didalamnya ada TWK sampai kemudian pelaksanaan pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN. Jadi pertama kompetensi, kedua tentang ketaatan terhadap prosedur," ungkapnya.

Terakhir, diungkapkan Ghufron, berkaitan dengan proses mulai dari pembuatan kebijakan sampai pelaksanaannya. Ghufron mengklaim bahwa semua tahapan itu dilakukan dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 

"Lantas apa indikatornya? pada saat pembuatan perkom transparan. Transparansinya dibentuk di dalam kegiatan apa? Setiap perkom di KPK selalu kami upload di milis KPK sehingga semua pihak di KPK mengetahui draf draf perkom tersebut," kata Ghufron.

"Kedua, pada saat penyusunan kami mengundang para pakar baik yang ahli maupun yang experience, karena ahli konsep dan ahli pengalaman,  kami mengundang beberapa pihak," pungkasnya.

(ads)



TAGS :

Komentar