KPK Sita Aset Tanah dan Bangunan Milik Mantan Bupati Lampung Utara

  • 11 Juni 2021 11:35 WITA
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset berupa tanah dan bangunan milik mantan Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara pada Kamis, 10 Juni 2021. Penyitaan dilakukan karena Agung Mangkunegara dan terpidana Raden Syahrial alias Ami belum melunasi pembayaran pidana uang pengganti.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyitaan tanah dan bangunan itu didasari oleh putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor : 6/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Tjk tanggal 2 Juli 2020 dengan terpidana Agung Ilmu Mangkunegara dan Raden Syahrial alias Ami.

"Dilakukan penyitaan beberapa aset milik terpidana Agung Ilmu Mangkunegara sebagai pembayaran kewajiban uang pengganti," kata Ali Fikri melalui keterangan resminya, Jumat (11/6/2021).

Baca juga: Diadukan Pegawainya soal TWK, Pimpinan KPK Klarifikasi ke Ombudsman

Adapun, aset-aset milik Agung Mangkunegara yang disita oleh KPK untuk melunasi uang penggantinya yakni sebagai berikut :

1. Tanah seluas 734 M2 (tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Mllik Nomor 329/Sp.J, yang beralamat di Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kotamadya Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

2. Tanah dan Bangunan seluas 566 M2 (lima ratus enam puluh enam meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Mllik Nomor 845/Sp.J, yang beralamat di Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kotamadya Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

3. Tanah dan Bangunan yang terdiri dari 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yaitu tanah seluas 8.396 M2
(delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Mllik Nomor 7388/KD dan tanah seluas 4.224 M2 (empat ribu dua ratus dua puluh empat meter persegi) sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik Nomor 7389/KD yang beralamat di Desa Kedaton Kecamatan Kedaton, Kotamadya Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
 
4. Tanah dan Bangunan seluas 1.340 M2 (seribu tiga ratus empat puluh meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Mllik Nomor 9440/Kedaton, yang berlamat di Desa Kedaton Kecamatan Kedaton, Kotamadya Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

5. Tanah dan Bangunan seluas 835 M2 (delapan ratus tiga puluh lima meter persegi) sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik Nomor 9784/Kdn yang beralamat di Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton Kotamadya Bandar Lampung, Provinsi Lampung.  

Baca juga: Firli Bahuri Cs Tolak Penuhi Panggilan Komnas HAM, MAKI Bakal Uji Materi ke MK

Sebagaimana dalam amar putusan majelis hakim, kata Ali, terpidana Agung Ilmu Mangkunegara dijatuhi pidana penjara selama tujuh tahun. Agung Mangkunegara juga diganjar untuk membayar uang pengganti Rp74 miliar dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dikembalikan olehnya.

Uang pengganti itu wajib dibayarkan paling lama satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap alias inkrakh. Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dengan ketentuan, apabila harta  benda terpidana Agung llmu Mangkunegara  ternyata tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.

"Terpidana Agung Ilmu Mangkunegara juga telah membayar cicilan pertama pembayaran uang pengganti sejumlah Rp2,1 miliar. Sehingga, masih ada tagihan uang pengganti sejumlah Rp72.5 miliar," kata Ali.

"KPK akan terus memaksimalkan upaya pemulihan hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati para koruptor melalui perampasan aset," sambungnya.



TAGS :

Komentar