Anggaran Pembangunan Pekerjaan Pengendalian Banjir Sungai Remu Terancam Dikembalikan ke Pusat

  • 02 Juli 2021 05:17 WITA
Kepala BWS Papua Barat, Ir. Alexander Leda. ST, MT. saat berada di lokasi proyek pembangunan, pengendalian Banjir Sungai Remu
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Barat, Ir. Alexander Leda. ST, MT,  mengancam akan mengembalikan anggaran pembangunan pengendalian banjir di Sungai Remu, Kota Sorong, ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Ancaman itu dilontarkan Alexander karena proses pembebasan lahan untuk pengendalian banjir di Sungai Remu tak kunjung selesai.

"Kalau tidak selesai, anggarannya akan saya kembalikan ke kementerian untuk dimanfaatkan ke daerah lain," kata Alexander Leda  melalui pesan singkatnya kepada MCWNEWS.COM, Jumat, (2/7/2021).

Alexander melihat Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Kota Sorong lamban dalam membantu membebaskan lahan warga, dan merelokasi warga bantaran Sungai Padahal, sejak Tahun 2020 sudah berkoordinasi dengan Pemkot.

Bulan Januari 2021, BWS Papua Barat telah mengirimkan surat kepada Pemkot Sorong perihal permohonan pembebasan lahan.

"Kemudian ditanggapi oleh Pemerintah Kota Sorong dengan membentuk Panitia Pengadaan Tanah," imbuhnya.

Berjalannya waktu, kata Alexander, BWS Papua Barat juga telah melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait sebanyak sekira 5 kali.

BWS Papua Barat juga sudah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi yang terdampak pada pekerjaan pengendalian banjir Sungai Remu di Kota Sorong sebanyak 2 kali.

"Lahan yang direncanakan untuk pekerjaan pengendalian banjir Sungai Remu di Kota Sorong adalah ± 1400 meter, sedangkan sampai dengan saat ini, lahan yang dapat dikerjakan adalah ± 400 meter, sehingga hal ini juga mempengaruhi proses pekerjaan di lapangan," beber Alexander.

"Sampai dengan saat ini, proses pembebasan lahan serta penganggarannya dari Pemerintah Kota Sorong belum terealisasi," sambungnya.

Atas dasar itulah, Alexander mengancam akan mengembalikan anggaran pembangunan tersebut ke pemerintah pusat untuk dialokasikan ke daerah lain.

Sebab, hingga saat ini, Alexander berpandangan bahwa Pemkot dan DPRD Kota Sorong kurang serius dlm berupaya.

Berdasarkan beberapa informasi, Pemkot dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) masih berselisih soal pemotongan dana otonomi khusus (Otsus), sehingga blm ada Alokasi utk pembebasan lahan.

Kami berharap Pemkot dan DPRD segera lebih serius  berupaya menyediakan anggaran untuk dana ganti rugi lahan," pungkas Kepala BWS Papua Barat, Ir. Alexander Leda. ST, MT.

(ads/red)



TAGS :

Komentar