Respon Pemkot Sorong terkait Ancaman Kepala BWS Papua Barat

  • 03 Juli 2021 12:23 WITA
Lokasi proyek pembangunan pengendalian banjir di Sungai Remu, Kota Sorong

Males Baca?


MCWNEWS.COM, SORONG  - Ancaman Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Barat, Ir. Alexander Leda. ST., MT, untuk mengembalikan anggaran pembangunan pengendalian banjir di Sungai Remu, Kota Sorong ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sangat disayangkan oleh Pemerintah Kota Sorong. 

Assisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kota Sorong, Rahman, S.STP, M.Si  seizin Wali kota Sorong saat dihubungi mengaku sangat menyayangkan pernyataan Kepala BWS Papua Barat yang megancam akan mengembalikan anggaran tersebut ke Kementerian.

“Kami sangat menyangkan pernyataan Bapak Kepala BWS yang mengancam akan mengembalikan anggaran tersebut ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR, padahal persoalan yang terjadi ini kan masih bisa dibicarakan,” ujar Rahman mewakili Wali kota Sorong melalu sambungan telepon, Jumat, (2/7/2021).

Dijelaskannya, sejatinya persoalan yang terjadi dalam proyek pembangunan pengendalian banjir di Sungai Remu, Kota Sorong bukan kesalahan dari pihak pemerintah Kota Sorong, melainkan karena kurangnya komunikasi antara Pemerintah Kota Sorong dengan pihak BWS.

Rahman lalu menceritakan kronologis awal dalam rencana pembangunan pengendalian banjir di Sungai Remu ini. 
Beberapa kali dilakukan rapat. Rapat pertama digelar pada tanggal 22 februari 2021 pukul 10.00 WIT bertempat di ruang Anggrek kantor Wali kota  Sorong.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Wali kota Sorong didampingi kepala Balai Wilayah Sungai Papua Barat dan Dandim Sorong serta pejabat lainnya hingga sampai ke tingkat Lurah.  Dikatakan pula, dalam rapat tersebut keluar kesepahaman bahwa Pemerintah Kota Sorong mendukung rencana kegiatan dari Balai Wilayah Sungai Papua Barat. 
 

“Namun Pemerintah Kota Sorong belum menganggarkan biaya ganti rugi dikarenakan informasi kegiatan ini diterima setelah penetapan APBD 2021 dilaksanakan. Tapi dalam rapat itu pemerintah Kota Sorong berjanji akan membentuk tim untuk menginventarisasi rumah-rumah yang terkena dampak pelebaran sungai remu,” ungkap Rahman. 

Dua minggu kemudian digelar rapat kedua atau tepatnya tanggal 3 Maret 2021 pukul  13.00 WIT yang digelar di Rumah Singga Kampung Pisang yang dipimpin oleh Assisten I yang didampingi oleh Staf Ahli bidang PHP. Rapat itu dihadiri pula oleh anggota DPRD Sorong, Dinas Pertanahan, BWS hingga kelurahan serta warga yang terdampam dalam pembangunan proyek tersebut. 

“Dalam rapat kedua ini hadir pula perwakilan warga dan saat itu warga pada prinsipnya mendukung penuh kegiatan pemerintah dengan pertimbangan ganti untung bukan ganti rugi. Selain itu hasil rapat juga disepakati bahwa Lurah dan Distrik setempat akan melakukan sosialisasi ke RT/RW dalam waktu satu minggu kedepan dan akan dirapatkan kembali bersama-sama dengan tim,” ungkap Rahman. 

Sementara pIhak BWS dalam rapat kedua ini sepekat akan memulai pekerjaan setelah tim inventarisasi turun mendata atau terlebih dahulu membuat kesepakatan dengan warga setempat mengenai harga ganti rugi rumah. Hal ini dimaksud untuk menghindari adanya gangguan-gangguan dari warga setempat pada saat tim inventarisasi turun mendata nantinya.

Setelah itu, menurut Rahman dilanjutkan dengan rapat ke tiga yang dilaksanakan di kantor BWS Papua Barat tanggal 15 Maret 2021. Rapat dipimpin oleh Assisten 1 Bidang Pemerintahan Setda didampingi Staf Ahli bidang PHP Setda, Kepala BWS Papua Barat, dan Kepala Distrik/Camat Sorong. 

“Rapat ketiga ini juga hadiri oleh pihak dari Dinas Pertanahan Kota Sorong, Kepala Kelurahan Remu dan Remu Utara, RT,RW dan warga yang terkena dampak pelebaran sungai kali remu,” terang Rahman.  

Dikatakannya, kesimpulan dalam rapat ketiga ini adalah warga meminta pembangunan talud yang direncanakan pihak Balai Wilayah Sungai Papua Barat sepanjang 15 meter dari bibir sungai agar dikurangi menjadi 5 meter. 

“Menanggapi permintaan warga, maka pihak BWS saat itu mengatakan akan berkoordinasi dengan pusat dengan waktu yang dijanjikan untuk hasil yang diterima secepatnya dalam waktu satu minggu dan selambat-lambatnya satu bulan,” kata Rahman. Dan kesempatan yang terakhir adalah Tim sepakat akan turun menginventarisasi rumah dan tanah warga setelah adanya kejelasan dari BWS terlebih dahulu mengenai lebar talud yang dimintakan oleh warga setempat. 

Puncaknya, kata Rahman adalah saat digelar rapat ke 4  di Markas Komando Korem 181/PVT yang mana pemerintah Kota Sorong menerima undangan cari pihak BWS untuk menghadiri GROUND BREAKING dalam rangka pembangunan pengendalian banjir sungai remu di Kota Sorong. Rahman mengiyakan, kegiatan ini berlangsung tanpa adanya hasil informasi terkait kesimpulan rapat ketiga oleh Balai Wilayah Sungai Papua Barat kepada Pemerintah Kota Sorong dan juga kesepakatan dengan warga yang terkena dampak.

Intinya, Rahman menambahkan bahwa dalam rencana proyek pembangunan pengendalian banjir di Sungai Remu ini bukan semata-mata kelelahan dari pihak pemerintah kota. Tapi hingga saat ini pemerintah kota belum mendapat kejelasan terkait permintaan warga Terdampak proyek pembangunan talud yang direncanakan pihak Balai Wilayah Sungai Papua Barat sepanjang 15 meter dari bibir sungai agar dikurangi menjadi 5 meter.
Ditegaskan pula, pada intinya rencana proyek pembangunan pengendalian banjir di Sungai Remu tidak menemui kendala, apalagi warga juga mendukung pembangunan itu. “Yang jadi persoalan kan sampai saat ini belum ada kepastian apakah tetap  15 meter atau mengikuti kemauan warga yang hanya 5 meter. Kalau ini ini saja belum ada kepastian, bagaimana kita mau menganggarkan biaya ganti rugi,” pungkasnya

(tim)



TAGS :

Komentar