Ketua DAP : Vaksin Boleh, Tapi Jangan Paksa Masyarakat

  • 10 Juli 2021 14:25 WITA
Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay Papua Barat Mananwir Paul Finsen Mayor,S. IP
Males Baca?

 

MCWNEWS.COM, MANOKWARI - Program vaksinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu dilakukan sesuai dengan Aturan yang telah diberlakukan. 

Namun demikian, ada hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa, dalam melakukan serangkaian kegiatan pemerintah wajib memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM).

Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay Papua Barat Mananwir Paul Finsen Mayor,S. IP mengatakan, sebagai Rumah Besar Masyarakat Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat ingin menyampaikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Silakan lakukan kegiatan vaksinasi kepada masyarakat, tapi jangan memaksa atau melakukan paksaan, sebab mengikuti program vaksinasi atau tidak itu dikembalikan kepada masyarakat," kata Paul, melalui sambungan telpon, Sabtu, (10/7/2021).

Sebab itu hak asasinya, apabila masyarakat merasa perlu maka silahkan vaksin tapi kalau tidak yang tidak apa-apa. Tidak boleh ada paksaan dari siapapun kepada Masyarakat Adat Papua, karena dapat melanggar hak asasi manusia (HAM)," pinta Paul.

Oleh sebab itu atasnama Masyarakat Papua adat Papua di wilayah adat Doberay Papua Barat ingin memberikan pernyataan seperti di atas. 

Sebab, sampai saat ini, Masyarakat Adat Papua masih banyak yang belum tahu dengan jelas vaksinasi itu apa? Dan masyarakat adat Papua juga bertanya, apakah kalau tidak vaksin itu nanti tidak dapat pelayanan pemerintah?

Apakah masyarakat adat Papua yang memiliki penyakit bawaan kemudian divaksin, apakah aman saja atau bisa terjangkit penyakit lain?

Apakah dengan vaksin otomatis sudah tidak akan kena covid lagi? Perlu sosialisasi dari pemerintah pusat dan daerah kepada masyarakat adat Papua dengan lebih baik dan detail agar tidak terjadi salah paham didalam masyarakat adat Papua itu sendiri.

Memang perlu ada komunikasi dan informasi dari pemerintah kepada masyarakat agar tidak terjadi salah paham yang berakibat penolakan terhadap program vaksinasi ini," pungkas Manawir Paul Finsen Mayor.

 

(jci)



TAGS :

Komentar