Ketua KPK : Vaksinasi Berbayar Berisiko Tinggi

  • 14 Juli 2021 22:00 WITA
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri turut mengikuti rapat koordinasi dengan sejumlah pihak dalam rangka membahas pelaksanaan vaksinasi mandiri dan gotong royong. Pada rapat itu, Firli menyampaikan beberapa catatan terkait vaksin berbayar dalam kaitannya dengan pencegahan korupsi.

Firli mengisyaratkan kurang sepakat dengan adanya kebijakan vaksinasi berbayar dalam waktu dekat ini. Sebab, penjualan vaksinasi berbayar melalui Kimia Farma (KF) sangat beresiko tinggi. Salah satunya, dapat menyebabkan fraud atau kecurangan dalam bisnis vaksinasi.

"Penjualan vaksin gotong royong ke individu melalui KF -meskipun sudah dilengkapi dengan permenkes, menurut KPK beresiko tinggi- dari sisi medis dan kontrol vaksin (reseller bisa muncul dll), efektifitas rendah - jangkauan KF terbatas," kata Firli melalui keterangan resminya, Rabu (14/7/2021).

Dalam rakor tersebut, hadir pula Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan; Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin; Menteri BUMN, Erick Thohir; serta Jaksa Agung, ST Burhanuddin. Firli menyatakan sudah memaparkan potensi fraud kepada pemerintah terkait vaksinasi berbayar.

"Saya menyampaikan materi potensi fraud mulai dari perencanaan, pengesahan, implementasi dan evaluasi program," ungkapnya.

Firli mengaku juga menyampaikan saran serta langkah-langkah strategis menyikapi potensi fraud jika vaksin mandiri tetap dilaksanakan berbayar ke masyarakat. Intinya, kata Firli, KPK tidak ingin terjadi celah korupsi dalam pelaksanaan vaksinasi.

"Perluasan penggunaan vaksin GR (Gotong Royong) ke individu ini direkomendasikan: hanya menggunakan vaksin GR -tidak boleh menggunakan vaksin hibah baik bilateral maupun skema COVAX," beber Firli.

"Dibuka transparansi data alokasi dan penggunaan vaksin GR (by name, by adress dan badan usaha). pelaksanaan hanya melalui lembaga/intitusi yang menjangkau kabupaten/kota," imbuhnya.

Menurut Firli, sesuai Perpres nomor 99 tahun 2020, Menkes pernah diperintahkan untuk menentukan jumlah, jenis, serta harga vaksin. Bahkan dalam Perpres tersebut Menkes diperintah untuk mengatur mekanisme vaksinasi.

"Oleh karenanya perlu dibangun sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan monitoring pelaksanaan vaksin GR secara transparan, akuntabel dan pastikan tidak ada terjadi praktik-praktik Ffraud (jangan ada niat jahat untuk melakukan korupsi)," kata Firli.

"Data menjadi kata kunci, untuk itu Kemenkes harus menyiapkan data calon peserta vaksin GR sebelum dilakukan vaksinasi," pungkasnya.

 

(ads)



TAGS :

Komentar