Terdakwa Kasus Korupsi Puskesmas di Papua Segera Dituntut

  • 15 Juli 2021 04:10 WITA
Ilustrasi

Males Baca?


MCWNEWS.COM, TIMIKA - NAL (40), terdakwa kasus korupsi di Puskesmas Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua segera menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jayapura. 

"Kemungkinan Kamis depan sudah masuk ke tahapan tuntutan. Kami siapkan rencana tuntutan untuk dibacakan pada persidangan nanti," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Mimika, Donny S Umbora, di Timika, Rabu (14/7/2021). 

Donny mengatakan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi meringankan pada sidang sebelumnya. 

"Namun pada saat persidangan, terdakwa tidak bisa menghadirkan saksi tersebut, maka akan dilanjutkan dengan tuntutan," katanya. 

Dalam persidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menghadirkan kurang lebih 13 orang saksi ditambah saksi ahli. 

Ada pun saksi-saksi yang dihadirkan antaralain dari Dinas Kesehatan Mimika, Puskesmas, pihak bank, dan BPJS Kesehatan. 

"Semua saksi dalam memberikan keterangan ada yang tatap muka dengan datang ke Jayapura langsung. Namun ada juga yang daring," kata Donny. 

Kasus korupsi di Puskesmas Wania, Mimika diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp499 juta.

NAL yang merupakan mantan Kepala Puskesmas Wania diketahui tidak melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk tahap triwulan ketiga. 

Perbuatan terdakwa diakui Dinas Kesehatan Mimika sehingga tidak ada lagi pencairan anggaran triwulan keempat. NL diketahui menggunakan anggaran triwulan ketiga untuk kepentingan pribadi.

Anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan merupakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang bersumber dari APBN serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun anggaran 2019. 

NAL didakwa primer Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman dipidana penjara l seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta, paling banyak Rp1 miliar. 

Sementara dakwaan subsidier Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

 

(Sev)



TAGS :

Komentar