Edhy Prabowo Dihukum 5 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp10 Miliar

  • 15 Juli 2021 20:20 WITA
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo,
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, bersalah karena telah melakukan tindak pidana korupsi. Edhy terbukti secara bersama-sama menerima suap dari para eksportir Benih Bening Lobster (BBL). 

Dengan demikian, hakim menjatuhkan hukuman lima tahun penjara terhadap Edhy Prabowo. Selain itu, Edhy juga diganjar untuk membayar denda sejumlah Rp400 juta, yang jika tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana enam bulan kurungan.

"Menyatakan terdakwa Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama," kata Ketua Majelis Hakim Albertus Usada saat membacakan amar putusan Edhy Prabowo di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (15/7/2021).

"Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 tahun dan denda Rp400 juta subsider 6 bulan," imbuhnya.

Tak hanya itu, Edhy juga dijatuhi pidana tambahan yakni pembayaran uang pengganti sejumlah Rp9.687.447.219 dan uang 77.000 dollar AS. Jika dijumlah keseluruhan, Edhy Prabowo wajib membayar uang pengganti sekira Rp10 miliar.

Kata Hakim, apabila Edhy Prabowo tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan inkrakh, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta bendanya tidak cukup untuk menutupi uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.

Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan lainnya yakni pencabutan hak politik terhadap Edhy Prabowo. Edhy Prabowo dicabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun setelah menjalani pidana penjaranya.

Dalam menjatuhkan putusannya, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Adapun, keadaan yang memberatkan putusan hakim terhadap Edhy Prabowo yakni, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Kemudian, Edhy Prabowo selaku penyelenggara negara yakni menteri kelautan dan perikanan dinilai tidak memberikan teladan yang bagi pejabat publik. Terdkawa Edhy Prabowo juga dianggap telah menggunakan hasil tindak pidana korupsinya.

Sementara hal yang meringankan putusan Edhy Prabowo yakni, terdakwa berlaku sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, dan sebagian harta bendanya yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi telah disita.

Diketahui, vonis tersebut sesuai denga  tuntutan yang diajukan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di mana sebelumnya, Jaksa juga menuntut Edhy Prabowo dengan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp400 juta subsidair enam bulan kurungan.

Edhy Prabowo dinyatakan terbukti menerima suap sekira Rp25,7 miliar dari sejumlah eksportir Benih Bening Lobster (BBL). Salah satunya, uang suap itu berasal dari Pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito.

Edhy Prabowo menerima suap sejumlah 77.000 dolar AS atau setara Rp1,1 miliar dari Suharjito. Uang suap Rp1,1 miliar dari Suharjito itu diterima Edhy melalui Sekretaris Pribadinya, Amiril Mukminin dan Staf Khususnya, Safri.

Kemudian, Edhy juga diduga menerima uang sejumlah Rp24,6 miliar dari Suharjito dan eksportir lainnya. Uang itu diterima melalui berbagai perantaraan yakni, Amiril Mukminin; Staf Pribadi Iis Rosita Dewi, Ainul Faqih; Stafsus Edhy Prabowo, Andreau Misanta Pribadi; serta Pemilik PT Aero Citra Kargo (ACK), Siswadhi Pranoto Loe.

Sehingga, nilai total keseluruhan uang suap yang diterima Edhy Prabowo dari sejumlah eksportir melalui perantaraan berkisar Rp25,7 miliar.

Atas perbuatannya, Edhy Prabowo dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

 

(ads)



TAGS :

Komentar