Cipayung Minta Revisi Otsus Libatkan MRP dan DPRP

  • 16 Juli 2021 07:49 WITA
Koalisi Cipayung dan BEM Uncen saar menggelar jumpa pers
Males Baca?


MCWNEWS.COM, JAYAPURA - Koalisi Cipayung bersama BEM Universitas Cenderawasih (Uncen) mendorong pemerintah RI untuk melibatkan DPRP, MRP dan Pemerintah daerah Papua dalam pengesahan UU Otsus.

"Kami sangat kecewa terhadap kebijakan sepihak yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini penetapan UU Otsus yang baru saja disahkan. Ini terkesan sangat sepihak tanpa melibatkan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat papua," kata Yops Itlay Ketua BEM Uncen, Kamis (15/7/2021) di Waena.

Dikatakan, kami mendesak pemerintah provinsi papua agar kembali yudicial review terhadap UU Otsus yang baru disahkan. Agar pemerintah tau bahwa persoalan ini sesungguhnya sangat fatal.

Kami juga memintah kepada pemerintah pusat dalam hal ini Mahkama Konstitusi (MK) dalam penegakan hukum itu tidak boleh tebang pilih harus disamaratakan. 

"Kemarin MRP sudah ajukan untuk menggugat UU Otsus tapi ditolak. Ini sangat diskriminatif dalam penegakan hukum. Sehingga kami meminta kepada MK agar mengakomodir semua keluhan masyarakat dalam hal mencari keadilan," katanya.

Sementara itu, Nawal Katomoras Ketua HMI Cabang Jayapura mengatakan, berdasarkan hasil diskusi bersama teman - teman Cipayung dan juga teman - teman BEM Uncen kami melihat di dalam pengesahan UU Otsus ini sebagaimana tercantum dalam UU Otsus itu sendiri bahwa usulan dan juga revisi perubahan UU Otsus itu harus ada keterlibatan MRP, DPRP dan juga pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini gubernur. 

"Hari ini kita ketahui bersama tidak ada keterlibatan MRP, DPRP dan juga pemerintah provinsi papua. Tentu hal ini dalam pengesahanya juga terjadi kelalaian dimana tidak sesuai dengan amanat yang ada pada UU Otsus sendiri," kata Nawal.

Kata dia, yang disahkan UU revisi dari 19 pasal ini, kita tidak tau apakah ini betul - betul pasal - pasal yang menjadi subtansib persoalan yang dapat menyelesaiakan kebutuhan dan juga hak - hak orang asli papua.

"Setidaknya pasal - pasal yang disahkan itu mendukung dan memihak kepada rakyat bukan memihak kepada kepentingan kelompok ataupun gelongan tertentu," tegasnya.

Ditempat yang sama, Opinus Sogoneap Ketua GMKI Papau mengatakan, Kami merasa kesal dengan keputusan sepihak yang diambil oleh pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri, DPR RI atau tim Pansus. Karena kami merasa mereka tidak menampung aspirasi rakyat papua dengan baik.

Beberapa waktu yang lalu tim pansus sempat ke papua untuk merampung aspirasi, tetapi kenyataanya setelah mengesahkan hasil dari revisi UU Otsus ternyata tidak semua aspirasi yang disampaikan oleh rakyat itu tidak satupun yang dikabulkan. Bahkan tidak tercaver dalam dalam pengesahan UU Otsus yang baru. 

"Kami berharap kepada MRP, DPRP dan juga kepada pemerintah Provinsi Papua supaya ada ada yudicial review di MK. Tujuanya agar pasal - pasal yang tidak diakomodir atau yang tidak direvisi ini perlu direvisi juga,"

Menurutnya, apa yang ia sampaikan ini semua demi kepentingan rakyat papua. Kami juga tidak punya kepentingan. Tapi kalo mau bicara otsus mari kita duduk sama - sama bicara kepentingan rakayat.

"Jangan kita baku tahan dengan kepentingan pribadi, atau kepentingan kelompok jakarta dan papua yang pada akhirnya juga tidak bisa menyelesaikan konflik," katanya.

Ketua PMKRI menyampaiaka,MRP Menjalankan Amana UDD tapi dalam proses RDP/RDPU saja beberapa daerah seperti kota jayapura menolak, Pemerintah Pusat Mengambil kebijakan memihak tanpa Melibatkan MRP sebagai Kultur/Representasi Orang Asli Papua,

Kemudian dalam pemabahsan juga tidak melibatkan MRP dan DPRP tanpa mempertimbangkan Aspirasi Rakyat Papua,

"Makanya MRP Mengajukan Gugatan  ke MK.tapi MK tidak memberikan Ruang kepada MRP, MK juga mengambil kebijakan juga tidak memihak karena Negara kita adalah negara HUKUM namun itu di abaikan,"katanya.

Hari ini DPR RI putusan Pembahasan UUD OTSUS Maka Mosi ketidak percayaan kepada pemerintah pusat karena tidak melibatkan MRP dan DPRP,

"Dua pasal itu tidak menjamin Nasip orang asli papua kedepan sehingga Pemerintah Daerah dalam hal ini MRP, DPRP Dan Pemerintah prov papua segerah mengambil sikap, katanya.

Koalisi yang tergabung dalam cipayung antata lain, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jayapura, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jayapura, Perhimpunan Mahasiswa Katolik (PMKRI) Cabang Jayapura, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bersama BEM Universitas Cenderawasih dan Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Meepago.


(dy)



TAGS :

Komentar