DPRD Karangasem Soroti Proses Tender Proyek PDAM

  • 16 Juli 2021 18:40 WITA
Anggota Komisi III DPRD Karangasem, I Kede Sujanayasa.
Males Baca?


MCWNEWS.COM, KARANGASEM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem, Bali, menyoroti proses tender proyek pemasangan sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dilakukan PDAM Karangasem (Perumda Tirta Tohlangkar). DPRD Karangasem menduga proses tender tersebut bermasalah dan janggal.

Hal tersebut terungkap saat rapat kerja gabungan antara Komisi I dan III DPRD Karangasem, hari ini. Rapat tersebut juga dihadiri perwakilan dari pihak PDAM Karangasem. DPRD menyoroti proses tender proyek PDAM tersebut setelah mendapat pengaduan dari salah seorang rakanan yang menjadi pemenang satu dalam tender itu.

Di mana, rekanan tersebut mengadu ke DPRD telah digugurkan dalam proses lelang. Bahkan, pokja mengumumkan rekanan pemenang lainnya dalam proyek tersebut. Dewan juga mempertanyakan ihwal penyebutan merek pengadaan barang yang harus mendapatkan persetujuan dari pabrik. 
 

Pihak Pokja langsung menanggapi sejumlah sorotan dari DPRD Karangasem. Sekretaris Pokja Pemilihan Perumda Tirta Tohlangkir, Ni Nyoman Sri Ariani Mahyuni menjelaskan bahwa tender pelaksanaan MBR itu dilakukan  sejak 24 Mei 2021 atas perintah Direktur PDAM.

"Pengumuman pelaksanaan tendernya kita lakukan tanggal 2 Juli 2021, termasuk juga tahap pendataran, pemasukan dokumen, pembukaan dokumen, evaluasi, pembuktian kualifikasi dan pengumuman pemenang  7 Juli 2021," kata Ni Nyoman Sri menjelaskan.

"Kita juga sudah sediakan ruang masa sanggah selama seminggu, yakni dari tanggal 7-14 Juli 2021, tapi calon penyedia tidak ada melakukan  sanggahan. Sekarang per 16 Juli ini kita sedang melakukan rapat persiapan SPPJ," sambung Ni Nyoman.

Penjelasan Ni Nyoman mendapat tanggapan dari Anggota Komisi III DPRD Karangasem, I Kede Sujanayasa. Merujuk surat pengaduan yang sempat dibaca Sujanayasa, DPRD menemukan ada kejanggalan dalam proses tender proyek tersebut.

"Ada yang aneh dalam proses tender ini. Dari surat pengaduan yang sempat saya baca, pemenang 1 dan pemenang 2 digugurkan. Pokja mengumumkan rekanan pemenang 3 sebagai pemenang tender, hasil evaluasi dan masa sanggah juga tidak diumumkan oleh pokja melalui media mainstream (cektak/online) sehingga rekanan yang melakukan tender proyek itu tidak megetahui," beber Sujanayasa.

Bukan hanya itu, Sujanayasa juga menilai, dalam pelaksanaan tender proyek sambungan MBR ini, pihak PDAM tidak melakukan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah. Ketidakterbukaan ini, terlihat dalam pelaksanaan tender. Pasalnya, pihak PDAM tidak melibatkan Pokja ULP milik Pemerintah Daerah. 

Senada dengan Sujanayasa,  Ketua Fraksi PDI Perjuangan, I Kadek Wirta,  mengatakan, masa sanggah yang tidak dipublikasi secara terbuka di media,  membuat rekanan yang ikut dalam tender tersebut dirugikan. Sebab, mereka tidak bisa melakukan sanggahan.

"Kejanggalan proses tender  itu terlihat jelas, setelah Pojak Pemilihan Prumda Tirta Tohlangkir hanya mengumumkan pemenang kepada dua rekanan, dari aturan yang ada pemenang tender semestinya tiga rekanan bahkan lebih," sentilnya .  

Dipihak lain, Ketua Komisi III, I Wayan Sunarta, mendesak Dewan Pengawas  PDAM untuk mengkaji ulang proses tender itu, karena dinilai masih ada kejanggalan. "Proses tender yang aneh ini mengindikasikan, bahwa pemenang sudah diatur sejak awal.  Kami minta Dewan Pengawas PDAM secepatnya mengkaji ulang proses tender itu," ucapnya.

 

(red)



TAGS :

Komentar